Beranda Hukum dan Kriminal Wawan Tantang Jaksa Lakukan Pembuktian Terbalik

Wawan Tantang Jaksa Lakukan Pembuktian Terbalik

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA – Komisaris Utama PT Balipasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menantang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pembuktian terbalik harta kekayaannya. Hal itu dilakukan terkait dakwaan JPU KPK terhadap dirinya.

Wawan sebelumnya didakwa melakukan dua tindak pidana korupsi. Ia disebut memperkaya diri senilai total Rp57,2 miliar. Selain korupsi, jaksa KPK juga mendakwa Wawan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp500 miliar lebih.

Tim Penasihat Hukum Wawan lantas mengajukan nota keberatan atau eksepsi kepada Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Namun, eksepsi tersebut ditolak.

“Persoalan pembuktian ya nanti kita lihat di saksi-saksi. Ini pembuktian terbalik buat saya ya saya mesti membuktikan,” ujar Wawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Dalam persidangan berikutnya, Wawan mengaku akan menghadirkan saksi-saksi guna melakukan pembuktian terbalik. Hanya saja, ia tak menjelaskan lebih rinci saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan.

“Diskusi dengan pengacara (dulu). Tapi pasti ada tim saksi yang meringankan,” tuturnya.

Penasihat Hukum Wawan, Maqdir Ismail menyayangkan keputusan majelis hakim yang menolak eksepsi perkara kliennya. Maqdir menilai, Jaksa KPK tak menguraikan secara jelas predicate crime (tindak pidana asal) kliennya dalam surat dakwaan perihal aset-aset sitaan milik Wawan yang diduga terkait TPPU.

“Tidak disebutkan semua (tindak pidana asal) di surat dakwaan. Padahal aset sudah disita bahkan ada aset yang diperoleh sebelum tahun 2005 itu sudah ada disita,” tutur Maqdir.

Atas dasar itu, Maqdir menyatakan pihaknya akan berupaya membuktikan satu per satu bahwa beberapa aset yang disita bukan merupakan hasil TPPU. Karena, ia memandang terdapat kekeliruan dalam surat dakwaan yang disusun jaksa KPK.

“Ini nanti kami coba buktikan satu per satu dari aset yang disita itu, dengan menunjukkan bahwa ada kekeliruan di dalam menyusun surat dakwaan,” tuturnya.

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak keberatan yang diajukan oleh Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan dugaan korupsi.

“Menyatakan, mengadili, bahwa eksepsi Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan tidak dapat diterima. Menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum,” kata ketua majelis hakim Ni Made Sudani saat membacakan putusan sela.

Hakim menilai, surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum telah cermat, jelas dan lengkap menyebutkan locus delicti (tempat kejadian) dan tempus delicti (waktu kejadian).

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan terakhir,” tambah hakim Made.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Wawan merugikan negara senilai Rp94 miliar terkait pengadaan alat kedokteran di Rumah Sakit (RS) Rujukan Provinsi Banten dan pengadaan alat kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Dugaan korupsi tersebut memperkaya Wawan senilai total Rp57,2 miliar dan pihak lainnya.

Selain perkara korupsi, JPU KPK juga mendakwa Wawan telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp500 miliar lebih pada 2010-2019.

(riz/gw/fin)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here