Tutup Celah Gugat e-Rekap

JAKARTA – Rencana penerapan rekapitulasi elektronik (e-Rekap) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikritisi. Belum ada payung hukum yang jelas membuatnya rawan digugat di kemudian hari. Hanya saja, semua pihak setuju ada penerapan elektronik dalam pesta demokrasi.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengkritisi penerapan aplikasi sistem informasi KPU yang belum diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Ia mengatakan, UU Pemilu tidak secara jelas mengatur penghitungan hasil pemilu melalui aplikasi sistem informasi.

Namun, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada, beberapa pasal sudah menyebutkan dan memperbolehkan penggunaan teknologi tersebut.

Bagja mencontohkan, Sistem Informasi Penghitungn Suara (Situng) milik KPU adalah metode dalam melakukan penghitungan surat suara. Akan tetapi, menurutnya UU Pemilu hanya memerintahkan penghitungan surat suara secara berjenjang. Hal ini pun berlaku untuk Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik (Silog), dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). “Perlu legitimasi bagaimana sistem informasi kepemiluan diterapkan. Kami setuju dengan sistem operasi (aplikasi) ini, tetapi tetap dalam koridor UU,” ujar Bagja.

Dia menjelaskan, sistem informasi kepemiluan semacam itu juga masih banyak yang harus diperbaiki. Bagja menunjuk terutama tata cara penginputan formulir C1-Plano ke Situng yang masih banyak terjadi kesalahan.

Meski begitu, dia menilai kehadiran aplikasi sistem informasi tersebut masih layak untuk dipertahankan. Kehadiran sistem informasi ini dianggap mewujudkan tata kelola pemilu yang transparan dan efisien. “Kita menjelaskan ini bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi untuk perbaikan,” tegas Bagja.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa menyatakan, sistem e-Rekap atau rekapitulasi suara secara elektronik belum siap digunakan sebagai metode penghitungan suara pada Pilkada 2020. “Kalau dilihat dari sisi waktunya dan kesiapan penyelenggara, belum tentu DPR setujui UU-nya,” kata Saan.

Karena itu, lanjutnya, sistem perhitungan suara secara elektronik itu diuji coba terlebih dahulu di beberapa daerah. Khususnya daerah yang ramah dengan penggunaan teknologi. Dengan adanya uji coba, penyelenggara Pemilu maupun DPR punya sample hasil perhitungan secara elektronik. “Kita uji cobakan dulu supaya nanti di 2024 benar-benar sudah siap dan punya hasil uji cobanya,” imbuhnya. Menurut Saan, Komisi II DPR pada prinsipnya setuju dengan penggunaan teknologi dalam Pemilu. Termasuk Pilkada serentak.

Sebab, semua pihak mendorong agar proses pelaksanaan Pemilu berjalan efektif dan efisien. Sehingga biaya politik yang tinggi bisa ditekan. “Kalau misalnya KPU sudah siap, dan secara prinsip-prinsip kepemiluan dan prinsip-prinsip demokrasinya oke, tentu komisi II DPR akan mewujudkan itu semua. Karena semangat di komisi II maupun di partai sama. Kami ingin pemilu efisien, efektif, dan transparan,” pungkasnya.

(khf/fin/rh)