PP E-Commerce Resmi Diterbitkan

JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang e-commerce setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aturan ini berisi perlindungan konsumen apabila masyarakat merasa dirugikan bisa mengadukan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) ke menteri.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin menyebutkan, menteri yang dimaksud yakni menteri perdagangan, sesuai dengan Pasal 18.

“Dalam hal PMSE merugikan konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada Menteri,” demikian bunyi Pasal 18 Ayat 1, dikutip Rabu (4/12).

PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE itu memuat 19 Bab dan 82 pasal. Aturan ini mulai berlaku pada 25 November 2019. PMSE di sini adalah pelaku usaha, konsumen, pribadi, atau instansi baik di dalam maupun luar negeri.

Penyelenggara PMSE seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan lainnya bisa dilaporkan konsumen. Pada pasal 18 disebutkan, PMSE yang dilaporkan konsumen harus menyelesaikan pelaporan.

Jika tidak, mereka akan masuk dalam daftar prioritas pengawasan oleh menteri. Daftar prioritas pengawasan itu pun nantinya bisa diakses oleh masyarakat umum. Ketentuan lebih rinci terkait hal ini akan diatur dalam Peraturan Menteri (Permen).

Menteri dapat mengeluarkan pelaku usaha dari daftar prioritas pengawasan, jika memenuhi tiga syarat. Diantaranya ada laporan kepuasan dari konsumen, ada bukti penerapan perlindungan konsumen, serta memenuhi persyaratan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

PP tersebut juga mewajibkan PMSE memperhatikan prinsip-prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta adil dan sehat.

Khusus untuk pelaku usaha asing yang melakukan PMSE kepada konsumen Indonesia (yang memenuhi kriteria) dianggap hadir secara fisik di Tanah Air. Karena itu, mereka wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk pajak.

Sebelumnya pemerintah menerbitkan aturan pajak untuk pelaku e-commerce yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Pengamat Pajak Yustinus Prastowo mengatakan, kehadiran PMK ini akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. “Secara substansi cukup moderat, karena lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum,” kata Yustinus.

(din/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here