Evaluasi Pilkada Terus Digulirkan

JAKARTA – Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digaungkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagti) diamini MPR. Anggota MPR Fraksi PAN, Asman Abnur menilai, Pilkada langsung harus terus dievaluasi untuk menjadi lebih baik. Namun, evaluasi diharapkan betul-betul dilakukan secara objektif.

Menurutnya, Pilkada langsung memang terdapat kekurangan dan kelebihan. Terutama Pilkada langsung. Sistem ini sangat ditentukan oleh figur calon pemimpin daerah. Figur dinilai cukup berpengaruh. “Sebab itu, figur ini harus dibuat persyaratan untuk menimalisir terjadinya kecurangan atau money politic,” kata Asman di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Dia mengatakan meski sistem penyelenggaraan Pilkada langsung sangat bagus, tetapi jika mental dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kurang baik, tetap saja akan banyak kekurangan. Dia juga pun menyinggung banyaknya politik uang hingga konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Jika aturan sistem penyelenggaraan Pilkada sudah bagus, tapi SDM-nya tidak berkualitas dan berintegritas, maka bisa merusak demokrasi,” terangnya.

Asman menilai, yang paling sering terjadi kecurangan adalah pada tataran penyelenggaraannya. Apalagi, proses dari TPS yang di daerah adalah tempat rawan untuk dipermainkan. “Jadi memang penyelenggara itu harus profesional. Ini untuk Bawaslu memang disadari untuk merekrut panitia khusus di daerah itu sulit sekali. Orang yang steril itu sulit. Apalagi perekrutan itu dalam waktu mepet. Sehingga jika salah mengambil orang, hasil pekerjaannya akan salah pula,” imbuh.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, butuh biaya besar untuk menyelenggarakan hajat demokrasi secara langsung. Seluruh tahapan, mulai dari pencocokan dan penelitian data pemilih, sosialisasi, logistik hingga pengamanan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

Menurutnya, jika biaya ratusan miliar tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, akan memajukan kota/kabupaten. Bahkan, Bahtiar mengatakan, setiap kabupaten/kota harus menyisihkan anggaran setiap tahun agar perhelatan pesta demokrasi bisa terlaksana. “Inilah kenapa ada Silpa. Karena kota/kabupaten menyisihkan anggaran setiap tahun. Saya rasa perlu evaluasi,” ucap Bahtiar.

Ia mencontohkan, pada pilkada 2018, dengan 171 daerah saja, bisa menghabiskan APBD sekitar Rp18 triliun. “NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) nya sudah ditandatangani KPU Bawaslu untuk 270 daerah itu angkanya mencapai Rp15 triliun,” imbuh Bahtiar.

Ia menjelaskan, daerah harus menyiapkan dana pilkada dengan harus menabung empat tahun. Karena itu, hampir di setiap tahun pilkada, daerah tidak bisa membangun. “Jangan terlalu mengharapkan 270 daerah bisa membangun banyak hal. Karena uangnya sudah pasti tersedot untuk mensukseskan Pilkada 2020,” beber Bahtiar.

(khf/fin/rh)