Tolak Usulan Tiga Periode

JAKARTA – Wacana usulan agar presiden bisa menjabat tiga periode menuai kritik keras. Meski Presiden Joko Widodo telah menolak membahas hal tersebut bersama MPR, sejumlah kalangan menilai perlu dibuktikan bukan diucapkan.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai, usulan kader partai yang boleh jadi sama dengan agenda partainya agar jabatan presiden tiga periode, harus instrospeksi diri. Salah satunya dengan mempertimbangkan agar partai tersebut berada di luar koalisi pemerintah.

Pasca pernyataan Presiden Jokowi bahwa usulan itu dapat menjerumuskan dirinya dinilai sangat keras. Pilihan diksi ini mengandung makna tunggal.“Bila dilihat dari seluruh narasi yang disampaikan presiden, maka kata “menjerumuskan” mempunyai makna yang relatif sama. Baik dilihat dari konotatif maupun denotatif,” kata akademisi Universitas Pelita Harapan tersebut.

Artinya, orang yang mengusulkan atau mewacanakan jabatan presiden tiga periode tersebut berupaya mendorong agar Jokowi jatuh tersungkur atau masuk jurang. Jadi, usulan tersebut sangat disayangkan. “Oleh karena itu, saya berpendapat para politisi tersebut harus mempertanggungjawabkan pernyataan yang sudah disampaikan ke ruang publik,” bebernya.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban publiknya, bisa saja partai yang mengusulkan tersebut, mempertimbangkan agar berada di luar koalisi pemerintah. Jika berada di luar koalisi, usulan jabatan presiden tiga periode bisa lebih leluasa digelorakan.

Terpisah, anggota Komisi II Mardani Ali Sera mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang akhirnya berbicara tegas mengenai wacana pernambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. “Bravo untuk Pak Jokowi yang sudah bicara keras dan tegas. Karena ini masalah yang sangat fundamental,” kata Mardani usai RDP di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurut Mardani, apabila Presiden Jokowi tidak memiliki sikap tegas, maka isu tersebut akan terus berkembang liar. “Pak jokowi harus secara tegas menolak hal itu. Jangan sampai kayak Perppu KPK yang katanya mau keluar tapi nggak keluar,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Ia menyebut bahasan atau diskursus penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah tertutup. Ini setelah Jokowi menyatakan penolakannya. “Jadi dengan adanya pernyataan beliau yang menolak masa jabatan presiden tiga periode, artinya ini adalah penutup dari diskursus wacana presiden tiga periode. Saya sangat hormati apa yang disampaikan Jokowi,” tandasnya.

(khf/fin/rh)