KPK Resmi Ajukan Banding Vonis Markus Nari

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding atas putusan terdakwa kasus korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Markus Nari. Salah satu materi yang menjadi fokus dalam banding tersebut yakni kewajiban menyetorkan uang pengganti.

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya mengajukan banding agar uang yang menjadi bancakan dalam kasus tersebut dapat sepenuhnya kembali ke masyarakat melalui mekanisme uang pengganti.

    “Karena dalam putusan pengadilan tipikor tersebut tuntutan uang pengganti yang dikabulkan baru berjumlah USD400 ribu. Uang ini merupakan uang yang diduga diterima terdakwa dari Andi Narogong di dekat Stasiun TVRI Senayan,” ujar Febri kepada wartawan, Selasa (3/12).

    Sedangkan, kata Febri, penerimaan uang senilai USD500 ribu yang diduga diterima oleh Markus dari pengusaha Andi Narogong melalui Irvanto Pambudi Cahyo di ruang rapat Fraksi Golkar tak diakomodir dalam putusan tingkat pertama. Padahal, Febri menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meyakini dugaan penerimaan itu terbukti di pengadilan.

    Atas dasar itu lah, Febri menyatakan KPK mengajukan banding. Hal ini lantaran KPK cukup meyakini Markus terbukti menerima uang sebesar USD900 ribu atau setara Rp12 miliar.

    “Sehingga uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara,” tandas Febri.

    Melalui penanganan perkara ini, KPK berharap kasus korupsi e-KTP dapat membongkar secara maksimal dugaan persekongkolan antara aktor politik dan birokrasi untuk mengkondisikan proyek triliunan itu sejak awal. Apalagi, e-KTP merupakan kebijakan yang sangat vital bagi administrasi kependudukan dan penting bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    “Oleh karena itu dukungan dari semua pihak untuk pekerjaan panjang ini sangat dibutuhkan,” tutup Febri.

    Anggota Tim Kuasa Hukum Markus Nari, Tommy Sitohang menyatakan, pihaknya juga akan mengajukan banding atas putusan kliennya tersebut. Hal ini lantaran, tim pengacara meyakini Markus tak terbukti ikut terlibat dalam bancakan e-KTP.

    “Sudah sejak dua tahun lalu dibuat sebagai tersangka, dua tahun kemudian baru dibawa ke persidangan. Kalau undang-undang KPK yang baru mestinya sudah SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) nih, karena sama sekali buktinya gak ada. Saya bisa pastikan itu,” ujar Tommy.

    Tommy menyatakan, kasus kliennya bukan bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Bukan pula hasil penyadapan. Sehingga, menurutnya tidak ada bukti yang menyebut Markus Nari menerima uang seperti yang dituduhkan.

    “Nah jadi akibatnya datang hakim, dikurangi lah 500 ribu US dolar itu, tidak ada bukti. Tinggal 400 ribu. Sama, 400 ribu juga gak ada bukti. Saya heran juga mereka malah ganti, makanya kami juga banding,” tuturnya.

    Ia pun mengaku rencana banding tersebut telah disetujui oleh Markus. “Jangan kalau kita gak banding seolah-olah kita mengakui kesalahan, kan begitu,” tutupnya.

    Seperti diketahui, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan Anggota Komisi II DPR RI Markus Nari enam tahun penjara. Vonis ini dijatuhkan lantaran hakim meyakini Markus Nari bersalah dalam kasus korupsi dan merintangi proses penyidikan perkara bancakan proyek e-KTP.

    Markus juga divonis dengan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Markus pun turut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD400 ribu atau sekitar Rp5,6 miliar (kurs per 11 November 2019).

    (riz/gw/fin)