Uji Coba e-Rekap, Internet Jangan Lemot

JAKARTA – Uji coba penggunaan rekapitulasi elektronik pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mendatang akan dilaksanakan awal tahun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mempersiapkan infrastruktur secara cepat dan tanpa kendala.

Akademisi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, jaringan internet menjadi kunci utama kelancaran penggunaan rekapitulasi elektronik alias e-rekap di Pilkada 2020. Sejumlah wilayah diyakini belum mendapat akses internet yang memadai.

Infrastruktur juga mencakup kesiapan sumber daya manusia di daerah. Dikhawatirkan, secara jaringan dan peralatan teknis sudah siap, penyelenggara pemilu di daerah belum mendapatkan pelatihan teknis yang memadai.

Emrus menyarankan, penggunaan e-rekap jangan dilakukan di setiap daerah. Tapi, dipetakan berdasarkan kesiapan daerah. “Daerah terpencil, kepulauan, atau pesisir yang belum ada internetnya akan sangat sulit mengaplikasikan. Sehingga perlu pemetaan secara rinci,” papar Direktur Eksekutif Emrus Corner ini di Jakarta, Senin (2/12).

Selain penyelenggara, masyarakat sebagai oenilih juga perlu mendapat sosialisasi terkait penggunaan elektronik dalam pesta demokrasi. Karena, belum semua masyarakat tahu jika penyelenggara pemilu menerapkan e-rekap di Pilkada 2020.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan bahwa uji coba ini dilakukan untuk memastikan kesiapan KPU menerapkan e-Rekap pada pilkada serentak 2020. Ada beberapa hal yang harus disiapkan KPU untuk bisa menyelenggarakan pilkada dengan e-rekap.

Pertama, sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi. “SDM ini kita berharap nanti dalam rekrutmen petugas sudah sudah akan mengarah kepada apa yang dibutuhkan. Misalnya orang-orang yang tentu sudah familiar dengan teknologi. Khususnya dengan penggunaan HP Android,” ucap Evi.

Ia melanjutkan, pihaknya juga tengah mempersiapkan infrastruktur untuk menerapkan e-rekap. Infrastruktur ini terkait dengan teknologi dan jaringan.  Sehingga e-rekap tidak mengalami kendala. “Kami sekarang sedang mempersiapkan teknologinya. Kita bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini dari ITB,” jelasnya.

Evi sudah meminta KPU daerah melakukan pemetaan koneksi internet atau jaringan di TPS-TPS. “Ini penting agar mengetahui tingkat konektivitas internet di setiap daerah. Harus ada langkah antisipasi jika suatu daerah tidak memiliki jaringan internet atau jaringan internetnya minim maupun lemot,” terangnya.

Terakhir yaitu persiapan regulasi sebagai dasar hukum bagi KPU menerapkan e-rekap dan peraturan-peraturan teknis. Regulasi penting untuk memberikan landasan yuridis bahwa rekapitulasi elektronik bisa dijadikan dasar penetapan hasil pilkada. “Kami saat ini sedang mempersiapkan peraturan KPU terkait dengan pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara. Jadi nanti semuanya proses maupun tahapan daripada rekapitulasi akan kita tuangkan dalam PKPU,” tutup Evi.

(khf/fin/rh)