Sinyal Perppu KPK Diterbitkan

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif dan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan perkembangan penyidikan kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Hasilnya, KPK menetapkan pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energy & Metal (BLEM), Samin Tan, sebagai tersangka dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM. FOTO : Faisal R Syam / Fajar Indonesia Network

    JAKARTA – Masih ada peluang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini diidamkan masyarakat serta aktivis antikorupsi. Sinyal itu terungkap dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

    Menurut Mahfud, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu proses konstitusional berupa judicial review (JR) terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Konstitusi. Artinya, peluang penerbitan Perppu masih terbuka lebar.

    “Presiden kan tidak mengatakan itu (tidak mengeluarkan Perppu KPK). Presiden mengatakan belum memutuskan untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan perppu karena undang-undangnya masih diuji di Mahkamah Konstitusi,” ujar Mahfud di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (2/12).

    Mahfud membeberkan, alasan keputusan tersebut diambil lantaran penerbitan Perppu KPK berbenturan dengan hasil JR yang prosesnya masih berjalan di MK. Sehingga, diharapkan penerbitan perppu nantinya tidak menjadi sia-sia.

    “Presiden juga tidak ingin nanti Mahkamah Konstitusi sebenarnya memutus hal yang sama, sehingga untuk apa lagi perppu? Kn begitu,” ucap Mahfud.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga menegaskan hal serupa. Ia menyebut, Presiden Jokowi bermaksud untuk menghargai proses hukum yang berlangsung di MK.

    “Maksud Pak Presiden itu intinya terkait dengan Perppu KPK itu adalah menghargai proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi,” kata Pratikno.

    Meski demikian, Pratikno mengakui belum ada pembicaraan mengenai penerbitan perppu. “Ya, ya tunggu itu (uji materi di MK) dulu lah,” ungkap Pratikno.

    Pernyataan kedua menteri tersebut bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Fadjroel mengatakan, Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan Perppu KPK.

    “Tidak ada (Perppu KPK) dong, kan Perppu tidak diperlukan lagi, sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tidak diperlukan lagi Perppu,” ucap Fadjroel.

    Merespons pernyataan Fadjroel, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan pihaknya masih berharap Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perppu KPK. Karena, UU KPK versi revisi diyakini berpotensi melemahkan ketimbang menguatkan lembaga antirasuah.

    “Kami masih berharap kepada kebijaksanaan dari Presiden RI untuk mengeluarkan Perppu. Kita masih sangat berharap karena UU KPK baru memiliki 26 poin yang melemahkan KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen,” kata Laode.

    Laode mengatakan, pihaknya masih mengharapkan perppu lantaran terdapat sedikitnya 26 poin perubahan yang terjadi di KPK pasca UU versi revisi berlaku. Poin-poin tersebut dinilai melemahkan KPK sebagai lembaga antirasuah yang independen.

    Laode menambahkan, proses revisi yang dilakukan antara DPR RI dan pemerintah juga tidak sesuai dengan UU pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, ketiga pimpinan KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif mengajukan judicial review (JR) UU KPK versi revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 November 2019 lalu.

    “Jadi baik dari segi formil maupun substansi bertentangan dengan janji presiden memperkuat KPK sedangkan kenyataannya dalam materi UU itu melemahkan KPK,” ucap Laode.

    Atas pertimbangan tersebut, maka jajaran KPK masih berharap Presiden Jokowi mengeluarkan perppu demi menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi. Meski, perppu merupakan hak prerogatif presiden.

    “Hal-hal itu yang membuat kami berharap kepada Bapak Presiden karena beliau memiliki hak untuk melakukan itu untuk menjaga kelangsungan pemberantasan korupsi. Akan tetapi, sekali lagi hal itu hak prerogatif Presiden,” ungkap Laode.

    Seperti diketahui, UU KPK versi revisi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 17 September 2019, dengan waktu revisi hanya 13 hari sejak diusulkan Baleg DPR. Revisi UU KPK itu sendiri ditolak banyak pihak karena dinilai hanya akan melemahkan lembaga antikorupsi itu.

    (riz/gw/fin)