Pemutakhiran Data Jadi Persoalan Klasik ×

JAKARTA – Pemutakhiran data pemilih menjadi polemik dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi. Kurangnya sinkronisasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tidak akuratnya daftar pemilih.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/12) KPU memaparkan, petugas pencocokan dan penelitian (coklit) bisa mencoret nama daftar pemilih jika keberadaan pemilih tidak berada di lapangan atau tempat tinggalnya.

Komisioner KPU Viryan Aziz menerangkan, saat melakukan coklit, petugas di lapangan sering mendapati pemilih sudah pindah tempat tinggal. Petugas bisa mencoret nama dengan melakukan kroscek terlebih dahulu. Mulai dari menanyakan ke tetangga hingga melakukan klarifikasi ke ketua RT/RW. “Bahasa kampungnya bertanya ke tetangga. Apakah pindah rumah atau hanya kerja dari pagi sampai malam. Hal ini untuk memastikan pemilih ada dan melindungi hak konstitusional pemilih sebagai warga negara,” kata Viryan, Senin (2/12).

Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar Baharudin mengatakan, Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang terkait dengan data pemilih perlu diberikan catatan khusus agar tak multitafsir.

“Petugas Panitia Pemutakhiran Data pemilih (PPDP) melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan cara mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya. Ini setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga atau pengurus rukun tetangga/rukun warga. Pandangan kami bahwa harus dipastikan apa yang dimaksud dengan “frasa tidak ada keberadaannya”. Hal tersebut dapat menimbulkan multitafsir pada saat coklit di lapangan karena ketidakjelasan makna tersebut,” jelas Bahtiar.

Dia juga memberikan catatan khusus terkait Pasal 18 ayat 6A. Menurutnya, perlu adanya pertimbangan norma rapat pleno TPS dan memperinci tata cara rapat pleno TPS. “Kemudian di Pasal 18 ayat 6A, rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota TPS. Pandangan kami, dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 hanya mengenal rapat pleno KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan rapat pleno untuk TPS tidak disebutkan secara eksplisit. Pencantuman norma rapat pleno TPS perlu dipertimbangkan. Karena khawatir akan menimbulkan masalah dalam implementasinya. Terutama, terkait keabsahan dan bagaimana tata cara rapat pleno TPS juga tidak dirinci,” jelasnya.

Sementara terkait peraturan Bawaslu yang menyangkut sengketa pemilihan, Kemendagri menginginkan disesuaikan dengan Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 2015 sehingga tidak multitafsir. “Terhadap rancangan peraturan Bawaslu, pandangan Pemerintah disesuaikan dengan Pasal 142 UU Nomor 8 Tahun 2015 sehingga tidak multitafsir,” terang Bahtiar.

Tak hanya itu, Rancangan Peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan pencalonan diminta untuk dilakukan sinkronisasi dengan Rancangan Peraturan KPU.  “Respon Pasal 13 dalam melakukan pengawasan verifikasi, kami harus sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bawaslu harus disinkronisasi dengan Rancangan Peraturan KPU. Ini terkait pencalonan yang sedang diajukan perubahan juga, Sehingga dengan demikian fungsi pengawasan terhadap pencalonan dapat disesuaikan dengan tahapan dan persyaratan pencalonan,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik memberikan catatan terkait pemutakhiran data yang belum mengakomodir seluruh kondisi di lapangan. “Secara umum kami ingin menyampaikan bahwa asumsi yang dipakai KPU dalam memperbaiki tetap sama. Pendekatannya sama simetris, belum memberikan jawaban terkait kondisi di lapangan yang bersifat berbeda dengan asimetris. Contohnya di Papua,” ucap Akmal.

Dia mendukung penambahan pasal dalam peraturan Bawaslu yang dinilainya akan memperkuat sistem kerja Bawaslu. “Terkait dengan rancangan Bawaslu, kami sampaikan juga catatan kami bahwasanya di antara ayat 1 dan 2 Pasal 2 disisipkan dua ayat, 2a dan 2b. Prinsipnya kami mengatakan penambahan 2 ayat ini akan memperkuat sistem kerja Bawaslu dan sistem pelaporan setiap kejadian atau pelanggaran. Sehingga memiliki formulir secara resmi. Dan kami mendukung hal itu,” tandas Akmal.

(khf/fin/rh)