Mahfud: Enam Tahun, Pasti Ada Penambahan

    Mahfud MD

    JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senih (2/12). Kedatangannya guna menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    “Saya ke sini untuk memenuhi kewajiban sebagai penjabat negara yaitu menyerahkan LHKPN. hanya itu, tidak ada yang lain,” ujar Mahfud seusai  melapor LHKPN.

    Mahfud membeberkan, terdapat beberapa penambahan pada jumlah harta kekayaannya sejak terakhir melapor LHKPN pada 2013 lalu. Kala itu, dirinya masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

    Mahfud pun mengaku tidak mengalami kesulitan dalam proses pelaporan LHKPN-nya. Karena, menurut penuturannya, ia telah terbiasa melaporkan LHKPN per dua tahun sekali sejak 2002 lalu.

    “Sejak zaman saya laporan terakhir itu tahun 2013, tentu ada penambahan, kan sudah enam tahun,” kata Mahfud.

    KPK sendiri sebelumnya mencatat ada beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju yang belum menyetor LHKPN. Mahfud MD pun mengimbau menteri yang tadinya berasal dari unsur swasta segera ke KPK.

    “Iya lah (mengimbau), menteri-menteri saya dengar yang agak lambat itu kan yang dari swasta, karena itu (LHKPN) memang rumit laporannya, bukan enggak mau, memang rumit,” jelas dia.

    Dikutip dari LHKPN tahun 2013, Mahfud tercatat memiliki harta senilai Rp15.063.958.397 serta USD104.615. Harta tersebut terbagi menjadi kategori harta tidak bergerak, harta bergerak, harta bergerak lainnya,  serta giro dan setara kas.

    Untuk kategoei harta tidak bergerak, Mahfud tercatat memiliki 14 bidang tanah dan bangunan di Jakarta, Sleman dan Pamekasan senilai total Rp4.260.434.000. Sementara, Mahfud juga diketahui memiliki harta bergerak berupa tujuh kendaraan bemotor dengan nilai Rp777 juta.

    Sedangkan, Mahfud tercatat memiliki delapan harta bergerak lainnya berupa logam mulia dan benda bergerak lainnya senilai Rp73.200.000. Selain itu, Mahfud memiliki harta berkategori giro dan setara kas lainnya senilai Rp9.953.324.397 dan USD104.615.

    Adapun, Mahfud tercatat tak memiliki utang maupun piutang. Sehingga, total harta yang dimiliki Mahfud hingga 1 April 2013 lalu berjumlah total Rp15.063.958.397 serta USD104.615.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah sempat membeberkan sedikitnya terdapat lima hingga enam menteri dan wakil menteri yang belum melaporkan harta kekayaannya. KPK pun menyatakan masih menunggu para penyelenggara tersebut menyerahkan LHKPN mereka.

    “Ada sekitar 5 atau 6 menteri dan termasuk juga wakil menteri (belum lapor LHKPN). Terutama mereka yang baru menjabat sebagai penyelenggara negara. Karena sebelumnya di pihak di swasta gitu,” kata Febri.

    Kendati demikian, Febri tak menyebutkan secara detail para menteri dan wakil menteri yang dimaksud. Karena, kata dia, mereka masih memiliki batas waktu untuk melaporkan LHKPN hingga Januari 2020.

    (riz/gw/fin)