SKT FPI, Tunggu Hasil Kemendagri

    JAKARTA – Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI) masih diproses pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih melakukan kajian misi dan visi FPI yang menyebut NKRI Bersyariah.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar masyarakat tak berpolemik terkait SKT FPI yang tengah diproses Kemendagri. Menurutnya, Kemendagri pasti memiliki parameter dalam mengeluarkan perpanjangan SKT.

    “Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengeluarkan surat rekomendasi terkait FPI. Kewenangan berikutnya ada di Kemendagri. Kemendagri punya parameter sendiri yang mungkin sedang dikaji dan kami tidak mau melakukan intervensi apapun, nanti kita lihat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11).

    Dia mengatakan Kemenag sudah memberikan rekomendasi. Kini tinggal melihat sikap Kemendagri dengan kajian dan parameternya.

    “Semua pihak pasti akan mengambil jalan terbaik untuk kepentingan bangsa,” katanya.

    Menurut dia, kalau Kemendagri menilai masih ada yang bermasalah dalam AD/ART FPI lalu dari sisi Kemenag menilai persyaratannya sudah terpenuhi, maka harus disinkronisasikan lalu dikaji oleh Kemendagri.

    “Kalau wilayahnya Kemenag mengatakan persyaratannya sudah dipenuhi lalu dalam AD/ART harus disinkronisasi atau dikaji oleh Kemendagri, nanti kita lihat hasilnya,” ujarnya.

    Dasco enggan menanggapi lebih lanjut apakah Kemendagri lebih baik memperpanjang surat terdaftar FPI atau tidak karena harus menunggu hasil kajian yang dilakukan Kemendagri.

    Sementara Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan seharusnya Kemendagri sudah memberikan SKT FPI.

    “Ya, seharusnya ada peluang (FPI peroleh SKT), apalagi AD/ART FPI mengakui Pancasila. Soal NKRI Bersyariah, tinggal dijabarkan apa yang dimaksud,” katanya.

    Untuk memberikan SKT atau tidak, menurut dia, tinggal dilihat apakah sebuah ormas mengakui Pancasila atau tidak. Kalau mengakui, surat tersebut harus dikeluarkan.

    Menurut dia, NKRI Bersyariah yang menjadi polemik karena ada dalam AD/ART FPI harus dimaknai sebagai sebuah konsepsi, bukan ideologi sehingga seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

    “Bukan sebuah ideologi, melainkan sebuah konsepsi dalam hidup bernegara menjalankan tata aturan kenegaraan dan keislaman seperti yang terimpelimentasikan dalam sebuah undang-undang,” ujarnya.

    Achmad Baidowi menilai NKRI Bersyariah yaitu menjalankan aturan nilai kenegaraan disandingkan dengan nilai-nilai keislaman, seperti yang terimplementasikan oleh sejumlah UU.

    Baidowi mencontohkan UU Perbankan Syariah dan UU Jaminan Produk Halal yang merupakan implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

    “NKRI Bersyariah itu bukan ingin mengganti bentuk negara kita, melainkan bagaimana mewarnai jalannya kehidupan bernegara dengan memasukkan nilai-nilai keislaman bagi seperangkat regulasi yang memang dikhususkan untuk umat Islam,” katanya.

    Baidowi mencontohkan UU Perbankan Syariah dan UU Jaminan Produk Halal diperuntukan penggunanya adalah umat Islam sehingga bagi umat nonmuslim tidak masalah apabila tidak menggunakannya.

    Selain itu, jika masih keberatan terkait dengan konsepsi kafah khilafah, menurutnya, Kemendagri harus minta penjelasan kepada FPI. Apakah khilafah sebagai konsensi sebagai implementasi dalam ajaran keislaman di muka bumi atau sebagai sebagai bentuk negara.

    “Kalau khilafah dalam bentuk negara, itu tidak boleh. Namun, kalau khilafah sebagai yang ada pada Alquran dan hadis bahwa manusia di dunia ini adalah khilafah, ya, boleh,” katanya.

    Kalau khilafah seperti yang dimaksud HTI sebagai sebuah konteks negara, dia menegaskan bahwa itu tidak boleh.

    Oleh karena itu, kata dia, lebih baik dimintai penjelasan kepada FPI agar tidak salah paham dan tidak multitafsir sehingga masing-masing pihak bisa saling menghargai dan memahami.

    Sebelumnya, Sekjen Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan mengatakan ormas Front Pembela Islam (FPI) sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.14 Tahun 2019.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here