Maraknya Politik Identitas, Golkar Serukan Pancasila Jadi Dasar Pembangunan

 JAKARTA– Tujuan pembangunan nasional sudah dijelaskan dalam sila Pancasila, yakni terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai arah, dasar, dan haluan dalam pembangunan nasional.

Nilai-nilai luhur yang termuat dalam butir-butir Pancasila harus menjadi ruh pengambilan kebijakan-kebijakan strategis.

“Jadi konsep pembangunan beserta turunannya harus diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Pengarah Pendidikan Politik Partai Golkar 2019, Mujib Rohmat di Jakarta, Sabtu (30/11).

Pendidikan Politik Partai Golkar diselenggarakan pada tanggal 28 dan 30 November 2019 di Merlynn Park Hotel, Jakarta. Acara pendidikan politik yang dibagi dalam dua angkatan itu, menghadirkan sejumlah pembicara, diantaranya Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif, Wakil Menkeu Suahasil Nazara dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mujib, pemantapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan harus diselaraskan dan dijalankan dalam teknis pengambilan kebijakan. Masyarakat luas harus mengingatkan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan pembangunan yang kita rencanakan dan laksanakan tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila.

“Jangan sampai nilai-nilai dasar yang menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya menjadi akar dan tujuan utama pembangunan luntur karena mengejar kepentingan sesaat yang mengedepankan kepentingan golongan saja,” tambahnya.

Pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, kata Mujib, sangat urgent terus dilakukan ditengah maraknya politik identitas yang memecah belah bangsa. Pancasila merupakan perekat kebhinekaan dan perbedaan yang harus jadi kekuataan bangsa agar maju.

“Perbedaan-perbedaan merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia, tetapi kita harus mampu menjaganya sehingga menjadi kekuataan untuk maju dan besar. Pancasila juga mesti jadi nilai bagi demokrasi substantif di Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Mujib, sebagai partai tengah yang selalu menjadi benteng Pancasila, Partai Golkar akan terus berupaya mendorong agar nilai-nilai Pancasila aktual, dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dalam berbagai kehidupan masyarakat, utamanya dalam proses-proses pengambilan kebijakan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Dalam pendidikan politik ini dengan penekanan nilai Pancasila, Partai Golkar juga mendorong peningkatan peran partai politik dalam upaya pemantapan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, mendorong kebijakan pro investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pemantapan demokrasi melalui pengelolaan keuangan partai politik yang transparan,” tandasnya.

Anggota DPR-RI dari dapil Jawa Tengah ini menjelaskan inti dari kegiatan pendidikan politik Partai Golkar 2019 merupakan bentuk dedikasi Partai Golkar untuk peningkatan demokrasi yang dapat substantif, memajukan dan menyejahterahkan masyarakat Indonesia. (fin)