KPK Geledah Tiga Lokasi di Pekanbaru

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di kawasan Pekanbaru, Riau, Kamis (28/11). Penggeledahan tersebut dilakukan guna kepentingan penyidikan kasus dugaan suap proyek jalan di Bengkalis.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, penggeledahan tersebut salah satunya menyasar salah satu kediaman Bupati Bengkalis nonaktif Amiril Mukiminin yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus ini. Sementara sisanya, dilakukan di rumah dan toko milik pengusaha berinisial D.

“Salah satu rumah yang kami gelesah adalah rumah Bupati Bengkalis yang menjadi tersangka yang ada di Pekanbaru. Kemudian ada dua lokasi rumah dan toko milik pihak swasta,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/11).

Febri mengungkap, dalam penggeledahan tersebut tim KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti. Seperti dokumen terkait proyek jalan di Bengkalis yang menjadi objek suap dalam perkara ini.

“Sebagian besar yang kami sita itu dokumen terkait proyek jalan. Karena kasus yang kami tangani itu adalah penyidikan pembangunan jalan di Bengkalis,” tuturnya.

Beberapa waktu lalu, KPK menetapkan Bupati Bengkalis, Amiril Mukminin, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek multi years pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan pengembangan perkara dugaan suap proyek peningkatan Jalan Batu Panjang Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015. Dalam kasus tersebut, Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015, M Nasir, dan Direktur Utama PT MRC, Hobby Siregar, ditetapkan sebagai tersangka.

“Tersangka AMU (Amiril Mukminin), sebagai Bupati Bengkalis diduga menerima suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terkait proyek tahun jamak Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis,” ujar Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif.

Dalam konstruksi perkara, pada Februari 2016, sebelum menjabat sebagai Bupati Bengkalis, Amiril diduga telah menerima uang senilai Rp2,5 miliar. Uang tersebut diduga untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan Jalan Duri-Sei Pakning multi years tahun anggaran 2017-2019.

Mulanya, lelang proyek tersebut dimenangkan oleh PT CGA. Namun, Dinas PU Kabupaten Bengkalis membatalkan kemenangan PT CGA dengan memberikan Surat Pembatalan Penyediaan Barang dan Jasa (SPPBJ). Alasannya, perusahaan tersebut diisukan masuk daftar hitam (blacklist) Bank Dunia.

Selanjutnya, PT CGA membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum. Pada tingkat kasasi Juni 2015, Mahkamah Agung (MA) memutuskan PT CGA memenangkan gugatan terhadap Dinas PU Bengkalis dan dinyatakan berhak melanjutkan proyek.

Setelah Amiril menjadi Bupati Bengkalis, ia diduga melakukan pertemuan kembali dengan pihak PT CGA. Dalam pertemuan itu, PT CGA diduga meminta bantuan agar kontrak proyek dapat segera ditandatangani. “AMU bersedia membantu,” ucap Laode.

Dalam rentang Juni dan Juli 2017, Amiril diduga menerima uang Rp3,1 miliar dalam bentuk dollar Singapura dari PT CGA. Penyerahan uang diduga untuk memuluskan proyek peningkatan Jalan Duri -Sei Pakning multi years tahun 2017-2019.

“Sehingga total tersangka AMU diduga menerima uang setidak-tidaknya Rp5,6 miliar baik sebelum atau pun saat menjadi Bupati Bengkalis,” kata Laode.

Atas perbuatannya, Amiril disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(riz/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here