Dapat Grasi, Annas Maamun Bakal Disidang Lagi

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (3/7). (RIZKI/FIN)

JAKARTA – Grasi Presiden Joko Widodo ternyata tak membuat mantan Gubernur Riau Annas Maamun bisa segera bebas dari penjara. Sebab kasus lain yang membelitnya segera masuk persidangan.

Annas merupakan terpidana kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang tengah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Kini yang akan masuk persidangan adalah kasus dugaan suap RAPBD Perubahan tahun anggaran 2014 dan RAPBD Tambahan tahun anggaran 2015 Provinsi Riau. Dalam perkara itu, Annas berstatus sebagai tersangka.

“Ya, masih ada satu perkara yang bersangkutan yang sedang kami tangani di tahap penyidikan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Jumat (29/11).

Febri mengungkap, penyidikan perkara itu sudah hampir selesai. Ia mengatakan, penyidik telah melakukan pelimpahan perkara tahap 1 ke penuntut umum.

Hal ini berarti, meski telah mendapat grasi, Annas akan kembali duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Febri pun berharap, pelimpahan tahap 2 bakal dilakukan dalam waktu dekat.

“Berikutnya semoga dalam waktu tidak terlalu lama dugaan korupsi pemberian suap untuk sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau ini bisa masuk ke pelimpahan tahap 2 dan kemudian diproses di persidangan,” tutur Febri.

Annas diketahui dihukum tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu bertambah satu ahun dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015.

Annas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Annas terbukti menerima suap sebesar Rp500 juta dari pengusaha Gulat Medali Emas Manurung yang saat itu menjabat Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Suap itu diberikan agar Annas memasukkan permintaan Gulat Manurung dalam surat Gubernur Riau tentang revisi kawasan hutan meskipun lahan yang diajukan bukan termasuk rekomendasi tim terpadu.

Pada 25 Oktober 2019 lalu, Presiden Jokowi memberikan grasi terhadap Annas yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 27/G tahun 2019. Atas pemberian grasi tersebut, hukuman Annas dikurangi dari semula tujuh tahun menjadi enam tahun penjara. Maka, Annas akan menghirup udara bebas pada 3 Oktober 2020 mendatang dari semula 3 Oktober 2021.

Jokowi beralasan, pemberian grasi yang dilakukan terhadap Annas lantaran alasan kemanusiaan. Ia menambahkan, grasi harus diberiman karena Annas sudah tua dan kondisi kesehatannya terus menurun.

“Memang dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit-sakitan terus sehingga dari kacamata kemanusiaan, itu diberikan,” tutur Jokowi.

(riz/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here