Golkar Resmi Buka Pendaftaran Calon Beringin 1

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan jajaran pengurus Partai berdialog sejenak saat menghadiri Rapat pimpinan nasional Partai Golkar 2019 di hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA – Pendaftaran bakal calon ketua umum DPP Partai Golkar telah dibuka mulai Kamis (28/11) kemarin hingga Senin (2/12) mendatang. Syarat untuk bisa mencalonkan diri harus menyertakan kartu keanggotaan hingga tercatat pernah menjadi pengurus di Partai Golkar.

“Pendaftaran dibuka mulai hari ini (kemarin, Red) hingga 2 Desember 2019. Syarat pendaftaran bakal calon ketua umum sesuai Pasal 12 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Baik menjadi pengurus DPP atau DPD provinsi atau pengurus pusat organisasi pendiri atau organisasi yang didirikan Golkar selama satu periode penuh,” kata Juru bicara panitia Munas Partai Golkar Christina Aryani di Jakarta, Kamis (28/11).

Selain itu, bakal calon ketua umum harus mengantongi sedikitnya 30 persen suara untuk bisa ditetapkan sebagai calon ketua umum. Calon juga aktif secara terus menerus menjadi anggota partai sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai lain. “Mekanisme pembuktian adanya dukungan 30 persen pemegang hak suara akan dirumuskan oleh Steering Committee Munas Golkar,” imbuh Wasekjen DPP Partai Golkar itu.

Ada tiga tahapan yang harus dilalui calon ketua umum. Yaitu penjaringan, pencalonan dan pemilihan. “Saat ini, baru tahap penjaringan. Jadi belum harus menunjukkan dukungan. Masih terbuka bagi semua kader bisa mengikuti proses penjaringan,” paparnya.

Munas Golkar akan digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 3-6 Desember 2019. Salah satu agenda penting dalam Munas Golkar 2019 adalah pemilihan ketua umum. Beberapa nama yang disebut akan maju yakni petahana Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, serta Indra Bambang Utoyo.

Ketua Departemen Pendidikan dan Cendekiawan DPP Partai Golkar Ton Abdillah Has mempertanyakan tata cara pemilihan ketua umum dalam Munas. Menurutnya, tata cara pemilihan ketua umum hanya disampaikan secara lisan oleh steering committee. Tidak dibahas apalagi disahkan. “Tata cara pemilihan pimpinan partai merupakan aturan yang harus ditetapkan sebelum Munas. Karena tahapannya sudah dimulai sebelum Munas digelar. Yaitu tahap penjaringan calon ketua umum/ketua formatur,” jelas Ton.

Bisa saja terjadi perubahan tata cara pemilihan. Namun, jika dikehendaki oleh peserta Munas. Kewajiban pimpinan pusat adalah menjalankan amanah Anggaran Rumah Tangga BAB XIV Pasal 50 tentang Pemilihan Pimpinan Partai. “Di mana poin kelimanya menyebutkan akan diatur dalam peraturan tersendiri. Sehingga draf tata cara pemilihan pimpinan partai yang disusun SC Munas belum sah digunakan jika belum dibahas dan disahkan rapat pleno pengurus,” tukasnya.

Dia juga menyoroti draf tata cara pemilihan pimpinan partai yang disusun SC. Dia menilai terdapat ketidaksesuaian dengan ART. Paparan lisan ketua SC menyebutkan adanya perubahan tata cara pencalonan menggunakan rekomendasi tertulis minimal 30 persen pemilik suara. Sementara ART Pasal 50 menyebutkan pemilihan ketua umum DPP dilakukan secara langsung oleh peserta musyawarah melalui tahapan penjaringan, pencalonan, dan pemilihan.

“Terdapat ambiguitas penempatan Pasal 12 poin 4 huruf A yang seyogianya diletakkan pada fase pencalonan melalui pemilihan langsung di forum munas. Bukan sebagai mekanisme penjaringan lewat rekomendasi tertulis,” jelasnya.

Ton menyebut keengganan sebagian pengurus DPP, khususnya Ketua Umum Airlangga Hartarto serta pendukungnya membahas dan mengesahkan tata cara pemilihan pimpinan partai dalam pleno, telah mencederai demokrasi di tubuh Partai Golkar. Hal ini dianggap berisiko hasil Munas mendatang kehilangan legitimasi, baik secara politik maupun hukum. “Kondisi ini berpotensi mendorong perpecahan di Partai Golkar,” ucapnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here