Cak Imin Mangkir, Eh Nunik Dipanggil Lagi

Ilustrasi: Dhimas/Naskah: Syaiful Amri

JAKARTA – Belum genap sehari setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipanggil KPK, meski mangkir. Kini giliran kader PKB lainnya diperiksa lembaga antirasuah. Siapa dia?

Ah, lagi-lagi Nunik. Wanita yang memiliki nama lengkap Chusnunia Chalim itu dinilai menjadi salah satu kunci aliaran dana ’hadiah’ proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016 yang terus didalami penyidik KPK. Kunci bukan sembarang kunci, pasti KPK sangat membutuhkan narasi dan pengakuan jujur seorang Nunik.

Fajar Indonesia Network (FIN) mencoba untuk mengkonfimasi kasus tersebut ke Nunik. Sayang, tak direspon. Pesan singkat yang dikirimkan via WhatsApp pun tidak mendapat jawaban.

Tidak hanya berhenti di Nunik, FIN mencoba untuk mengkonfimasi dengan beberapa orang dekat mantan anggota DPR RI itu. Sayang responnya pun tidak terlalu memuaskan.”Nanti akan kami sampaikan kalau ketemu. Ya nanti ya,” singkat petinggi DPW PKB Lampung via sambungan telepon.

 

Nunik dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur atau Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred (HA). ”Diagendakan hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016,” terang Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sebelumnya, Nunik juga sempat diperiksa KPK pada Rabu (13/11). Namun, saat itu yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diketahui, Hong Arta ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2018 lalu. Ia merupakan tersangka ke-12 dalam kasus di Kementerian PUPR tersebut. Ia memberikan suap kepada Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai Rp10,6 miliar dan juga memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar.

Dalam kasus itu, Amran telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima Rp2,6 miliar, Rp15,525 miliar, dan 202.816 dolar Singapura. Selain itu, Damayanti juga telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima 278.700 dolar Singapura dan Rp1 miliar.

Sebelumnya, Cak Imin mangkir dari panggilan. Ia sejatinya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pelaksanaan pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Cak Imin rencananya diperiksa selaku anggota DPR fraksi PKB. Menurut jadwal pemeriksaan, ia akan dimintai keterangan bagi tersangka Komisaris PT Shaleen Raya Hong Arta John Alfred. Hingga saat ini, KPK mengaku belum mendapat konfirmasi ketidakhadiran dari Cak Imin.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan selain menjadwalkan pemeriksaan terhadap Cak Imin, KPK juga memeriksa dua Anggota DPRD Provinsi Lampung. Mereka yakni Hidir Ibrahim dan Khaidir Bujung. Dari keduanya, KPK menggali keterangan mengenai dugaan aliran dana terkait proyek di Kementerian PUPR tersebut.

”Dua saksi yang diperiksa untuk tersangka HA. Pemeriksaan saksi ini terkait dengan penerimaan uang terkait pengerjaan proyek di Kementerian PUPR. Mereka saksi dalam perkara Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred ditetapkan KPK sebagai tersangka suap,” tutur Yuyuk. (riz/fin/ful)