Suka Tidak Suka, Legislatif Harus Mundur

JAKARTA – Wacana legislatif tak perlu mundur untuk ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus bergulir. Alasannya, mulai dari kesetaraan jabatan politik hingga menghambat putra terbaik daerah. Hanya saja, Undang-Undang Pilkada mengatur legislator harus mundur.

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menganggap, regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menghambat peran serta putra terbaik daerah yang telah menjadi legislator untuk berkompetisi menjadi kepala daerah.

Nevi menganggap mundurnya legislator ketika hendak maju sebagai kontestan kepala daerah, akan mengurangi kualitas seleksi awal pada bursa pencalonan. Karena banyak pertimbangan, para legislator akan absen pada kontestasi kepala daerah tersebut.

Menurutnya, para legislator sudah memiliki langkah awal seleksi alam secara kualitas keterpilihan dengan kekuatan basis massa. Sehingga mereka dapat dipercaya masyarakat mewakili daerahnya duduk sebagai legislator.

“Saat ini beberapa upaya sudah dilakukan untuk mengubah regulasi legislator tidak perlu mundur. Yang sebelumnya aturan tersebut pernah diperjuangkan di MK. Namun ditolak oleh MK pada 28 November 2017. Upaya dari seluruh kabupaten kota yang tergabung pada asosiasi caleg sudah mulai gencar. Tinggal kesepakatan DPR dan pemerintah untuk merumuskan kembali regulasi aturan pencalonan kepala daerah ini sebagai pengganti aturan lama yang memaksa legislator yang maju pilkada harus mundur,” ujar Nevi di Jakarta, Senin (18/11).

Politisi PKS ini berpendapat, pertimbangan yang sudah sering disampaikan oleh berbagai pihak yakni jabatan legislatif bersifat kolektif kolegial. Sehingga jika ada anggota DPRD/DPD/DPR RI yang maju pilkada, tidak akan mengganggu tugas kelembagaan tanpa perlu mengundurkan diri.

“Saat kampanye mereka cukup cuti tanpa menerima gaji dan segala tunjangan yang menjadi hak kedewanan. Negara perlu membuka ruang yang luas bagi anak bangsa, untuk mengambil peran memimpin sekaligus melayani masyarakat di daerahnya. Siapapun mereka dengan tidak mempersulit dengan aturan yang ada,” papar Nevi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, jangan sampai DPR memberikan pendidikan politik yang kurang baik pada publik dengan mengabaikan Putusan MK tanpa melalui prosedur dan alas hukum yang konstitusional. DPR perlu menjadi contoh teladan soal ketaatan pada konstitusi dan hukum yang berlaku.

Putusan MK, lanjut Titi, sudah mengatur anggota DPR, DPD dan DPRD yang ingin maju pilkada harus mundur. Aturan tersebut, seharusnya menjadi pedoman bagi anggota DPR. “Suka atau tidak suka, putusan ini mesti jadi pegangan semua pihak. Termasuk DPR. Kalau ada pandangan berbeda soal substansi putusan ini, bisa saja para pihak menguji ke MK dengan menyajikan argumen konstitusional terbaru yang dianggap lebih kuat, relevan, dan kontekstual. Sehingga bisa mengesampingkan substansi putusan MK terdahulu,” jelas Titi.

Soal mantan napi korupsi misalnya. DPR keberatan mengatur pelarangan pencalonan dengan alasan ada putusan MK yang membolehkan. Untuk persoalan ini pun, mestinya DPR juga konsisten berpegangan pada putusan MK. Agar publik juga mendapatkan pendidikan politik dan pembelajaran hukum yang baik dari DPR. “Putusan MK sudah ada. Mari kita hormati bersama. Suka atau tidak, itulah putusannya,” ucap Titi.

(khf/fin/rh)