Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Konsep Kuno

JAKARTA – Usulan larangan mantan narapidana korupsi ikut kontestasi pilkada tak diamini sejumlah pihak. Lagi-lagi, dasar hukum jadi alasannya. Lembaga pengawas pemilu kukuh akan ikut pada Undang-Undang Pilkada. Bahkan, Mendagri Tito Karnavian menyebut usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang eks napi koruptor maju Pilkada sebagai konsep kuno.

Menurut Tito, saat ini Indonesia sudah mulai beralih ke konsep restorative justice. Yakni beralih dari pemidanaan dengan teori pembalasan menjadi teori rehabilitasi. “Terserah rakyat mau pakai konsep mana. Kalau memilih pembalasan, ya balas saja. Termasuk tidak boleh ngapa-ngapain. Berarti kita kembali ke teori kuno,” tandas mantan Kapolri tersebut.

Terkait hal itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan menegaskan, tak ada larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan sebagai kepala daerah dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada. Menurutnya, aturan turunan seperti Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) harus taat asas hukum dengan mengikuti UU yang masih berlaku.

Dia menjabarkan, UU Pilkada sebagai dasar hukum mengatur tentang hak politik mantan narapidana korupsi menjadi calon kepala daerah. “Tidak bisa membatasi hak politik warga negara. Penyelenggara hanya menjalankan UU. Bukan menciptakan aturan baru,” tutur Abhan di Jakarta, Senin (18/11).

Menurutnya, Bawaslu sepakat untuk mendukung pemilihan yang bersih dan memberikan calon yang bersih kepada pemilih. Tetapi jangan membuat aturan yang bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). “Tidak bisa kita mengatakan taat asas pemilu kalau membuat aturan teknis yang tidak diatur dalam UU,” terangnya.

Abhan menyoroti masuknya pasal pelarangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam draf PKPU yang kini sedang dalam pembahasan bersama Kementerian Hukum dan HAM.

Dia meyakini, akan terjadi perdebatan atas PKPU tentang Pencalonan Kepala Daerah tersebut apabila disahkan. Di sisi lain, lanjutnya, Bawaslu dalam menyusun rancangan perubahan Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pun harus mengikuti dan sesuai UU Pilkada. Abhan mengatakan, hal tersebut merupakan pelaksanaan asas kepastian hukum. “Bawaslu itu harus bekerja sesuai asas dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, jika KPU memaksanakan menerbitkan larangan mantan narapidana korupsi tersebut dalam PKPU, maka akan terjadi permasalahan hukum. “Jangan bilang kita pro koruptor. Bukan begitu. Bawaslu mendukung subtansi larangan itu. Maka, Bawaslu selalu mendorong agar pembentuk UU merevisi UU Pilkada dan memuat larangan bagi mantan koruptor maju pada pilkada,” tegas Abhan.

(khf/fin/rh)