Kuncinya 514 DPD Golkar

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan jajaran pengurus Partai berdialog sejenak saat menghadiri Rapat pimpinan nasional Partai Golkar 2019 di hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan digelar pada 4-6 Desember 2019 mendatang di Jakarta. Agenda utamanya pemilihan ketua umum DPP Partai Golkar. Internal beringin terbelah. Ada yang menghendaki aklamasi. Ada pula yang menginginkan demokrasi melalui voting. Sebanyak 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II akan menjadi penentu berhasil atau tidaknya skenario aklamasi tersebut.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago jumlah 514, pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota itu menjadi pemilik suara yang paling signifikan dalam Munas Golkar nanti. Sedangkan DPD I tingkat provinsi cuma berjumlah 34. “Kalau ada kandidat ketua umum yang sangat percaya diri terpilih karena didukung mayoritas DPD I, jelas hal tersebut keliru,” tegas Pangi di Jakarta, Senin (18/11).

Dia mencontohkan Munas Golkar tahun 2004. Saat itu, Akbar Tandjung sebagai calon ketua umum Golkar sangat percaya diri karena sudah memegang penuh suara DPD I. Namun, Akbar dikalahkan oleh Jusuf Kalla yang bergerilya dengan DPD II. Pengalaman pada 2004 tersebut, lanjut Pangi, menjadi gambaran bagaimana Munas Golkar selalu dinamis. Yakni dengan soliditas DPD II sebagai faktor penentu pemenangan calon ketua umum. “DPD II selalu menjadi silent majority. Ketika solid mendukung seorang calon tertentu, sangat bisa membalikkan keadaan awal yang sebelumnya didominasi vocal minority seperti DPD I,” imbuhnya.

Dengan kekuatan yang sangat siginifikan itu, DPD II harus menyuarakan suara secara independen. “Jangan mau suara DPD II diklaim, apalagi dibeli oleh DPD I,” papar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyarankan agar pemilihan ketua umum Munasmengedepankan mekanisme musyawarah mufakat. Menurutnya hal itu lebih baik daripada voting. “Saya mengusulkan agar Munas Golkar sejatinya melalui musyawarah mufakat,” ujar Emrus di Jakarta, Senin (18/1).

Mekanisme musyawarah mufakat dalam proses pemilihan ketua umum Golkar memiliki sejumlah keuntungan. Antara lain sesuai dengan amanat sila ke-empat dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Selain itu, memperkecil potensi polarisasi dan konflik di internal partai. “Yang terpenting mengedepankan komunikasi politik dialogis. Hindari politik menang-kalah antarfaksi,” jelas Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner tersebut.

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin, menyatakan dukungan mayoritas DPD I dalam Rapimnas Partai Golkar beberapa waktu lalu, belum mempresentasikan kemenangan salah satu calon.

Dia menyebutkan, klaim dukungan mayoritas DPD I Golkar terhadap Airlangga Hartarto tidak bisa jadi ukuran kemenangan. Karena suara DPD I tidak merepresentasikan suara DPD II Golkar yakni tingkat Kabupaten/Kota. “Belum tentu itu. Karena DPD I tidak merepresentasikan suara-suara DPD II (Kabupaten/kota). Dukungan DPD I belum tentu diikuti oleh DPD-DPD II Golkar,” papar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Bisa saja DPD II Golkar bermain. Ini terlihat dari banyaknya suara DPD II Golkar yang tak sejalan dengan DPD I. “Mereka pasti bermain sendiri-sendiri dalam dukung mendukung caketum Golkar,” tukasnya.

Peta dukungan DPD I dan DPD II ini, lanjut Ujang, menegaskan Airlangga Hartarto adalah Caketum yang lingkup dukungannya lebih banyak dari elite dan tidak mengakar. “Sementara Bambang Soesatyo (Bamsoet) lebih mengakar. Dukungannya lebih banyak datang kelompok akar rumput. Yakni DPD tingkat kabupaten dan kota,” ucap Ujang.

Airlangga, kata Ujang, merupakan politisi yang dari awal berasal dari keluarga elite. Sehingga tidak terbiasa dengan gerakan akar rumput. Dinamika politik menjelang Munas Partai Golkar masih sangat dinamis. Karena itu, segala kemungkin bisa terjadi. “Jika caketum ingin unggul, maka masing-masing caketum harus turun door to door ke DPD tingkat II,” tuturnya.

(rh/fin)