Pemilihan Aklamasi Hancurkan Golkar

Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto bersama Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan jajaran pengurus Partai berdialog sejenak saat menghadiri Rapat pimpinan nasional Partai Golkar 2019 di hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

JAKARTA – Salah satu agenda Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada Desember 2019 yaitu pemilihan Ketua Umum. Dikhawatirkan pemilihan akan berlangsung secara aklamasi.

Politikus Partai Golkar Djafar Ruliansyah Lubis menilai pemilihan ketua umum secara aklamasi akan menghancurkan Golkar. Sebab pola yang digunakan pada masa Orde Baru (Orba) telah ditinggalkan sejak era reformasi.

“Jadi, hentikan dan janganlah lagi kita gunakan mekanisme pola era Orde Baru,” katanya di Jakarta, Minggu (17/11).

Wakil Sekretaris Badan Kajian Strategis dan Intelijen Partai Golkar itu menjelaskan, sejak reformasi partainya telah menjadi cermin politik demokrasi di Indonesia.

“Golkarlah yang pertama kali mempertontonkan pada rakyat Indonesia soal demokrasi pemilihan pemimpin partainya dengan meninggalkan pola jadul sistem aklamasi,” ujarnya.

Golkar, merupakan partai politik pertama di Indonesia yang memakai sistem konvensi dalam menentukan pilihan calon presiden.

“Hancurnya Partai Golkar jika kembali ke pola-pola era masa lampau yang sudah ditinggalkan, majunya Partai Golkar di tangan kadernya itu sendiri, bukan oleh orang luar atau lain,” ujarnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago juga mengatakan demikian. Dia mengatakan, jika dalam Munas akan ada pemilihan secara aklamasi, terlebih hanya ada calon tunggal, sama saja kembali ke orde baru.

“Dari Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain,” katanya.

Sebagai partai tertua di Indonesia seharusnya Munas Golkar membuka ruang pada kader lain yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.

“Partai Golkar bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti,” jelas Pangi.

Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan, Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan Munas.

“Ini merupakan ciri khas Golkar. Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar,” katanya.

(gw/fin)