CILEGON – Rencana kenaikan honor bagi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkot Cilegon terancam batal dilakukan. Sebab, anggaran untuk peningkatan kesejahteraan TKK dan THL tersebut tidak masuk atau belum terakomodir dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Anggota Badan Anggar (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Rahmatulloh membenarkan beberapa kegiatan masuk dalam daftar kebijakan yang belum terakomodir dalam RAPBD 2020, diantaranya peningkatan kesejahteraan TKK dan THL.
“Dari hasil rapat anggaran pekan lalu antara eksekutif dan legislatif, ada beberapa program yang terancam tidak masuk dalam penganggaran APBD 2020,” kata Rahmat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (17/11).

Selain kenaikan honor THL dan TKK yang tidak terakomodir, kata Rahmat-panggilan akrab Rahmatullah, juga anggaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020, Cilegon Ethnic Carnival (CEC), Jambore Kader Posyandu dan Gedung Serbaguna Posyandu, Seragam Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), pembangunan Jembatan Ciberko, serta tambahan pengadaan lahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 12.

Menurut Rahmat, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Cilegon masih memunyai waktu sepekan untuk melakukan rasionalisasi anggaran untuk bisa memasukkan anggaran peningkatan kesejahteraan TKK dan THL serta program lainnya.

“TAPD Pemkot Cilegon masih memunyai waktu sepekan lagi untuk merasionalisasi APBD agar beberapa program tersebut bisa masuk dalam APBD 2020. Masih ada waktu sepekan lagi, karena Rapat Paripurna Penetapan APBD 2020 rencananya dilaksanakan 25 November 2019,” ungkapnya.

Ia berharap, beberapa program yang belum terakomodir dalam RAPBD 2020 bisa terakomodir setelah TAPD Pemkot Cilegon melakukan rasionalisasi.

Karena, lanjut Rahmat, beberapa program yang belum terakomodir dalam RAPBD 2020 itu dinilai program strategis untuk masyarakat. “Rasionalisasi dilakukan dengan melihat adanya beberapa kegiatan di APBD 2019 ini yang kemungkinan tidak terserap untuk dicoret dan dialihkan ke program lain yang lebih penting di 2020 nanti,” terangnya.
APBD 2020 Doproyeksikan Naik

Rahmat juga mengatakan, berdasarkan hasil rapat anggaran pekan lalu, RAPBD 2020 diproyeksi bakal mengalami kenaikan dari RAPBD yang telah disampaikan oleh Walikota Cilegon, Edi Ariadi pada Rapat Paripurna Penyampaian RAPBD 2020 dari rencana awal sekitar Rp 1,7 triliun menjadi sekitar Rp 1,8 triliun. “APBD 2020 diproyeksikan juga naik dibandingkan APBD 2019 ini, meski kenaikan tidak begitu signifikan,” ungkapnya.
Disinggung terkait menurunnya proyeksi bantuan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Rahmat menyarankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif mengajukan proposal ke pemerintah pusat agar bantuan keuangan pemerintah pusat dan provinsi bisa terus naik. “Perlu juga komunikasi yang intens antara OPD dengan pemerintah pusat atau provinsi,” pintanya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Nurrotul Uyun mengatakan, dilakukannnya rasionalisasi anggaran dengan menunda kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebagai langkah untuk menutup defisit, sehingga peningkatan kesejahteraan TKK dan THL belum bisa dilakukan. “Rasionalisasi anggaran ini jangan sampai mengurangi pelayanan ke masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, terkait dengan pengadaan lahan SMP Negeri 12 Cilegon kemungkinan akan tetap dimasukkan setelah adanya dorongan dari DPRD Cilegon. “Kami tetap meminta agar program prioritas tetap bisa berjalan dan pelayanan ke masyarakat tetap maksimal,” pintanya. (gillang)