Implementasi Kartu Indonesia Pintar Buruk

FIN.CO.ID  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan periode 2019-204 memfokuskan pada sumber daya manusia (SDM). Namun rupanya target untuk mencetak SDM andal dalam berbagai bidang terkendala dengan masih buruknya dalam penerapan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi masyarakat miskin.

Kritik keras itu disampaikan oleh Pengamat Pendidikan, Budi Trikorayanto bahwa progam KIP yang diresmikan pada 3 November 2014 itu, implementasi di lapangan masih sangat mengecewakan.

Sebab, dia menemukan ada sekolah yang direpotkan dengan KIP di mana penyaluran KIP terlambat. Ironisnya, pencairan uang KIP baru turun ketika penerima KIP sudah lulus sekolah.

“Sekolah harus membuat laporan ini itu, padahal anak yang memperolehnya sudah lulus karena turunnya lambat. Ini merpotkan sekolah,” ujar Budi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (17/11).

Oleh karena itu, Budi meminta pemerintah harus melakukan evaluasi terhadi program KIP tersebut, sehingga ke depan program terbut berjalan sesuai dengan target pemerintah di mana memberikan kesempatan masyarakat miskin mendapatkan pendidikan yang layak, dan juga bisa mencetak generasi mendatang yang berdaya saing.

“Pelaksanannya jangan terlalu terburu-buru dan kejar target, tetapi implementasinya sangat lambat,” kata Budi.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, sepakat bersinergi soal data Program keluarga Harapan (PHK) yang belum mendapat KIP.

Hasil pertemuan mereka, salah satunya membahas belum 100 persen anggota PKH (anak dari keluarga PKH) menerima KIP. Namun pihaknya belum bisa menyebut angkat pasti dari jumlah yang dimaksud. Dia berjanji dua Minggu lagi data tersebut akan keluar.

“Prinsipnya sesuai arahan presiden, kabinet Indonsia maju harus kerja tim sehingga semua persoalan bisa selesaikan dengan baik,” ujar Juliari.

Kesempatan yang sama, Mendikbud, Nadiem Makarim, mengungkapkan, sesuai arahah presiden agar antara kementerian bisa bekerjasama agar tercipta sinkronisasi sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat.

“Ujung-ujungnya adalah sumber daya manusia. Sinkronisasi data KIP dilakukan karena di kami ada data dapodik (data pokok pendidikan) dan akan diintegrasikan data Kemsos dengan baik,” kata mantan bos Gojek ini.

Untuk tahun 2019, penerima PKH atau keluarga prasejahtera dari komponen anak SD mencapai 6,6 juta jiwa dengan rincian, SMP 3,5 juta jiwa dan SMA 2,5 juta jiwa.

Adapun besaran bantuan PKH untuk anak 0-6 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun, Sekolah Dasar (SD) Rp900 ribu, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp1,5 juta dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp2 juta per tahun.(din/fin)