Polisi Dilarang Bergaya Hidup Mewah

FOTO: FAISAL R SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis membuat gebrakan baru. Seluruh anggota Polri dilarang pamer kemewahan. Baik di Media Sosial (Medsos) maupun dalam kehidupan sehari-hari. Larangan tersebut tertuang dalam surat Telegram yang diterbitkan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo dengan nomor ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM yang diteken pada 15 November 2019.

Dalam aturan tersebut, seluruh anggota Polri diminta menerapkan pola hidup sederhana. , Karena itu, polisi dilarang mengunggah foto ataupun video di Medsos yang menunjukan gaya hidup hedonis. Sebab, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Aturan tersebut tak hanya berlaku pada anggota kepolisian saja. Tetapi juga pada Bhayangkari dan keluarga besar Polri.

“Aturan tersebut merupakan arahan langsung Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. Ini terkait dengan profil Polri yang berada di tengah-tengah masyarakat. Tentu anggota harus menampilkan diri sebagai Polri yang dekat dengan masyarakat. Posting hal-hal yang sifatnya pamer seharusnya dihindari. Aturan ini, juga berlaku kepada keluarga anggota Polri,” jelas Sigit di Jakarta, Sabtu (16/11).

Menurutnya, aturan ini dibuat sebagai rangkaian dari reformasi mental. Tujuannya mewujudkan Polri yang lebih dekat dan dicintai masyarakat. “Anggota Polri harus senantiasa menjaga diri. Selain itu, menempatkan diri dengan pola hidup sederhana. Baik di lingkungan internal maupun dalam kehidupan bermasyarakat,” papar mantan Kapolda Banten ini.

Dikatakan, instruksi tersebut agar anggota Polri, termasuk keluarganya tampil bersahaja dan tidak berlebihan. Menggunakan medsos tidak dilarang. Namun, anggota Polri harus bijak dalam memanfaatkan medsos. “Gunakan medsos untuk hal yang bersifat positif. Hindari tampilan yang bersifat hedonis,” ucapnya.

Telegram yang juga diterima oleh Fajar Indonesia Network (FIN) ini dijelaskan, Polri sebagai alat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, anggota Polri harus ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari. Baik di internal Polri maupun dalam bermasyarakat.

Pegawai Polri juga diminta harus menyesuaikan kemampuan ekonomi sebagai cerminan sifat prihatin untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pola hidup sederhana juga dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) diminta memberi contoh dan teladan bagi anak buahnya. Para Kasatwil juga dilarang menampilkan hedonisme dalam kesehariannya. Baik saat bertugas, maupun di lingkungan masyarakat.

Menanggapi larangan tersebut, pengamat politik dari Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan aturan tersebut merupakan ide yang baik. Sebab, tujuannya untuk menghindari kecemburuan sosial. Menurutnya, seharusnya polisi diperkuat sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

“Tugas polisi selama ini yang kita tahu hanya keamanan. Contoh mengamankan pemilu, aksi kerusuhan dan sebagainya. Saya pikir aturan itu ide yang bagus. Pola hidup sederhana ini baik agar tidak terkesan polisi serakah dan egois. Tapi persoalannya apakah itu akan di kontrol setiap hari. Kalau difoto orang bagaimana? Bagi saya yang diperkuat adalah karakter polisi agar tidak korupsi serta membantu rakyat kecil jika ada masalah,” ujar Jerry saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Sabtu (16/11).

Dia mempertanyakan apa sanksi bagi anggota Polri yang tidak mentaati aturan tersebut. Apakah hanya diingatkan saja tanpa ada tindakan atau diberi sanksi tegas. “Bisa saja ada anggota yang melanggar, sanksinya tak diberi tunjangan, THR atau potong gaji. Karena kalau dipecat nanti bisa disebut pelanggaran HAM. Nah, untuk di medsos saya sepakat. Khusus bagi istri-istri polisi jangan pamer kekayaan dan sebagainya. Kalau kegiatan yang bermanfaat tidak ada masalah,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Kompolnas Poengky Indarti menjelaskan larangan anggota memiliki barang mewah sudah ada di Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 tahun 2017. Aturan itu juga merupakan bentuk dari aparatur negara yang baik dan bersih dari KKN. Terkait Telegram yang diterbitkan oleh Kadiv Propam Polri, Poengky meminta aturan itu harus ditegakkan mulai level atas hingga terbawah. “Reformasi kultur Polri adalah mengubah watak dan perilaku anggota Polri menjadi lebih baik. Termasuk menjadikan anggota Polri lebih humanis. Tidak melakukan kekerasan yang berlebihan, tidak arogan, dan tidak bergaya hidup mewah,” paparnya.

(rh/fin)