Pilkada Tak Langsung, Pemenang Bisa Ditebak

JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung, terus menuai pro dan kontra. Terlebih ada isu politik uang di dalamnya. Dipilihnya pemimpin daerah oleh legislatif bukan berarti bebas dari praktik uang. Justru, pemenang pilkada sudah bisa ditebak sebelum pemilihan berlangsung.

Pengamat politik Ujang Komarudin memaparkan, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, kandidat akan melobi ketua parpol untuk mendukungnya di parlemen. Kandidat yang mampu melobi dua partai terbanyak di parlemen,dipastikan menang dalam pemilihan tersebut. “Coba itu berapa per kepala? Apa Rp500 juta apa Rp1 miliar. Menurut saya hal itu akan terjadi. Jangan munafik terkait hal tersebut,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Jumat (15/11).

Dia menganalogikan, jika di DPRD ada 50 kursi. Partai A memiliki 14 kursi dan partai B 12 kursi. Kedua partai tersbut tinggal berkoalisi dan dipastikan bisa mengusung kepala daerah. Karena sudah punya 26 suara. “Saya rasa ini kemunduran demokrasi. Wacana ini pernah mencuat pada era pak SBY, kamudian di Perppu. Sekarang muncul lagi. Sudah bisa ditebak arahnya kemana,” papar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

Jika pilkada dilaksanakan secara tidak langsung, siapa pemenang sudah bisa ditentukan sebelum pemilihan dimulai. Bahkan, pilkada bisa dijadikan permainan oleh elit. Sedangkan rakyat, hanya jadi penonton tanpa diikutsertakan.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Muhamad Arwani Thomafi menyatakan, penyelenggaraan Pilkada secara langsung memang wajib dievaluasi. Dia menyarankan setidaknya ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Seperti di sektor penganggaran, desain tahapan pemilihan, hingga evaluasi makna kedaulatan rakyat.

“Pelaksanaan pilkada langsung sekarang ini wajib dievaluasi. Tujuannya untuk perbaikan. Tapi jangan diartikan kalau wajib evaluasi terus harus ganti. Yang wajib itu evaluasinya,” tegas Arwani.

Menurutnya, pada prinsipnya Pemilu adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Golnya adalah mendapatkan pemerintahan yang sah dan untuk artikulasi aspirasi kepentingan masyarakat.

Karena itu, aspirasi tersebut jangan tersumbat oleh kepentingan modal dan kepentingan segelintir orang. “Ketentuan soal demokrasi langsung atau demokrasi keterwakilan itu saya kira menjadi opsi. Tergantung prioritas mau pilih yang mana dulu,” ujar politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Meski demikian, dalam pemilihan langsung ada dilema. Terutama tarik ulur antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan modal. Dua kubu ini akan saling berebut peran. Karena dalam pemilihan langsung ada potensi kekuatan modal menghegemoni suara rakyat. Namun di sisi lain rakyat dilibatkan secara langsung. Bagi yang melek politik, ada proses pendewasaan dan mencerdaskan kesadaran partisipasi politik.

“Tetapi dari sisi prinsip dimunculkanya pemilihan langsung untuk sebagai instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat itu, hatus dievaluasi. Yang kita temukan justru bukan kedaulatan rakyat, tetapi adalah kedaulatan modal, kedaulatan uang,” tukasnya.

Terkait evaluasi desain tahapan Pemilu dan Pilkada, lanjut Arwani, perlu disederhanakan tanpa mengurangi kualitas Pemilu. Penyederhanaan proses pemilu akan menghemat anggaran. Misalnya soal KTP elektronik. Mestinya dengan KTP elektronik, desain tahapan harus diubah. Tidak perlu lagi ada pencocokan dan penelitian (coklit). “Semuanya itu akan berujung pada anggaran yang luar biasa besarnya. Sepertiga dari anggaran total Pilkada. Simplifikasi tahapan pemilu untuk penghematan anggaran bisa dialokasikan pada kebutuhan kesejahteraan rakyat lainnya,” pungkas Arwani.

(khf/fin/rh)