Rekrutmen Panwascam Harus Selektif

Ketua Bawaslu Abhan didampingi komisioner Bawaslu mendatangi gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019). Bawaslu mengajak semua pihak mengawasi politik uang di masa tenang Pemilu. Bawaslu pun bakal bersinergi dengan KPK dalam pengawasan tersebut. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK

JAKARTA – Pemilihan pengawas pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 harus diawali dari proses transparan. Peran pengawas pada tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab besar. Banyak pelanggaran ditemukan dari level bawah.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, Panwascam berperan besar dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020. Perlu proses rekrutmen yang baik. Salah satunya tidak ada unsur main mata, melainkan harus objektif dan jujur. “Kalau ada Bawaslu kabupaten/kota ada dugaan main mata dalam proses rekrutmen Panwascam, maka tidak ada ampun,” tegas Abhan di Jakarta, Selasa (12/11).

Dia meminta jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota di tengah-tengah proses rekrutmen Panwascam tidak khawatir akan isu dihapusnya sistem pilkada langsung. Abhan berharap, isu tersebut dapat jadi pembuktian Panwascam dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020 nanti dapat berjalan dengan baik. Terutama menekan praktik politik uang. “Ini tantangan bagi kita untuk membuktikan bahwa pilkada langsung lebih baik dari pilkada tidak langsung,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo berharap Bawaslu tingkat kabupaten/kota jeli dalam merekrut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada Serentak 2020.

Dalam melakukan perekrutan, Bawaslu tingkat kabupaten/kota jangan hanya melihat syarat sebagai Panwascam dari segi kecerdasaan intelektual dan emosional saja, tetapi juga syarat spiritual. Itu diperlukan untuk mendukung dalam membangun nilai-nilai integritas sebagai Panwaslu. “Ketiga hal ini harus jadi pertimbangan Bawaslu kabupaten/kota dalam melakukan rekrutmen Panwascam,” jelas Dewi.

Apalagi, rekrutmen Panwascam untuk Pilkada Serentak 2020 harus melalui tes kompetensi terlebih dahulu. Baginya hal ini penting untuk menentukan kualitas Pilkada Serentak 2020. “Walaupun Bawaslu kabupaten/kota sudah memiliki rekam jejak Panwascam pada Pemilu lalu. Tetapi tes kompetensi sangat diperlukan untuk menghindari unsur kepentingan,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan jajaran Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 untuk menunjukkan identitas sebagai pengawas pemilu. Karena dengan dengan identitas tersebut menurutnya bisa memunculkan rasa hormat masyarakat sebagai Panwas.

Fritz menambahkan, identitas sebagai seorang Panwas harus dibarengi dengan nilai integritas. Agar publik mengenal dengan baik siapa dan apa saja kerja-kerja Panwas Pemilu. “Identitas seorang Panwas harus diketahui identitasnya. Karena dengan begitu, dia tahu gambaran jelas akan dirinya,” tandas Fritz.

(khf/fin/rh)