Pemilihan Rektor, Campur Tangan Menteri Ditentang

JAKARTA – Campur tangan pemerintah dalam pemilihan rektor dinilai menciderai institusi akademik dan cendikia. Kampus sebagai tempat orang terpelajar yang melahirkan pemikir bangsa harus diberikan otonomi penuh. Termasuk memilih rektor.

Akademisi Univeritas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, penolakan yang telah lama digaungkan oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia seperti angin lalu. Rektor titipan masih terus dilakukan meskipun gugatan terus disampaikan.

”Ini berlangsung sejak lama. Baiknya rektor dipilih berdasarkan kecakapan dan kemampuan. Kapasitas dan kapabilitas menjadi hal yang penting dipertimbangkan,” kata Ujang kepada Fajar Indonesia Network, kemarin (12/11).

Secara gamblang, Ujang mengatakan jika masuknya titipan rektor ke kampus untuk mengontrol mahasiswa. Termasuk gerakan-gerakan yang muncul di kampus. Rektor dinilai bisa mengeluarkan aturan yang wajib ditaati oleh setiap mahasiwanya.

”Ya bisa dibilang gitu (tidak boleh demonstrasi ke rezim-red). Apalagi menteri punya 35 persen suara salam pemilihan rektor,” beber pria yang juga dosen Ilmu Politik tersebut.

Hal berbeda disampaikan Akademisi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing. Suara menteri 35 persen dinilai hal wajar. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan kepada rakyat salah satunya melalui universitas negeri.

Anggaran yang diberikan pemerintah kepada universitas juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga, pantas dinilai jika menteri memiliki hak 35 persen suara.

Pemerintah dinilai perlu mengatur dan mengontrol jalannya pendidikan termasuk di dunia pergiruan tinggi. Lebih lanjut Emrus menjelaskan, jika pemilihan rektor diberikan 100 persen kepada internal kampus, tidak bisa dipastikan akan memilih rektor yang terbaik.

”Bahkan kalau diberikan hak secara penuh kepada kampus untuk memilih, ini juga masuk politik. Akan ada faksi-faksi yang bisa memecah belah keutuhan kampus. Terlebih ketika sudah terpilih, pasti ada kubu-kubu,” bebernya.

Sebelumnya hal ini mencuat saat saat pilrek ITB, yang membawa Prof. Reini D. Wirahadikusuma menjadi Rektor wanita pertama ITB. Pemilihan yang diikuti tak kurang dari 30 kandidat rektor ini juga tercatat sejarah sebagai pilrek dengan calon terbanyak sejak berdirinya ITB sebagai THS di tahun 1920.

Walaupun perolehan suara Bu Reini selalu yang paling rendah di berbagai tahap pemilihan dibandingkan dua kandidat terbaik lainnya, ia berhasil menyalip di babak akhir pemilihan oleh MWA yang di dalamnya melibatkan suara Mendikbud sebesar 35% itu.

Artinya, Reini berhasil merebut (mayoritas) suara Menteri sehingga ia sekaligus bisa memveto tiga tahap hasil pemilihan sebelumnya yang konsisten memenangkan Prof. Kadarsah Suryadi, yang juga sebagai petahana.

Mantan Rektor ITS Prof. Joni Hermana mengatakan, dari sisi peraturan yang berlaku, hasil dramatis ini wajar saja, sama dengan menonton pertandingan bola yang menjungkirbalikkan dominasi lawan saat injury time. ”Kalaupun ada yang disayangkan, pastilah karena potensi Pak Acah, sebutan akrab Prof Kadarsah Suryadi, yang seakan disia-siakan padahal telah menjalankan tugas sebagai Rektor ITB dengan sangat baik,” terangnya.

Kondisi ini, sambung dia, dibuktikan dengan tingginya suara pemilih yang diperolehnya. ”Tanpa bermaksud meragukan potensi Bu Reini, kelebihan pengalaman Pak Acah akan lebih cepat membawa ITB ke tataran entrepreneurial university seperti yang ditargetkan dibandingkan lainnya,” paparnya.

Ya, urusan pendidikan tinggi (Dikti) kembali ke Kemendikbud sehingga Mendikbud Nadiem Makarim akan menjadi bos-nya para rektor yang memimpin perguruan tinggi.

Menko PMK Muhadjir Effendy meyakini Nadiem sanggup menangani urusan tersebut. “Lho, justru kan nanti kepemimpinan baru. Itu soal style saja, soal gaya kepemimpinan. Saya yakin bisa. Dia masih muda, cerdas, konglomerat. Jadi model untuk anak-anak zaman sekarang,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

Muhadjir memuji sosok penerusnya di Kemendikbud tersebut. Terkait pemilihan Nadiem sebagai Mendikbud, Muhadjir menganalogikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah merancang strategi ala manajer sepak bola.

“Kan presiden ini kan menurut saya setiap presiden seperti manajer sepak bola. Ketika melihat kondisi lapangan dan menetapkan strategi, ketika menetapkan strategi menentukan siapa pemainnya. Perubahan strategi kan juga diikuti perubahan pemain kan,” ujarnya.

(khf/fin/ful)