Jokowi Ingin Tetap Pilkada Langsung

Foto: Antara

JAKARTA – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung menuai polemik. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Istana menegaskan Presiden Joko Widodo masih menghendaki Pilkada tetap melalui mekanisme pemilihan langsung. Baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.

“Tetap melalui mekanisme pemilihan langsung. Sebab hal ini merupakan cermin kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu, pemilihan langsung sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998,” ujar Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman di Jakarta, Selasa (12/11).

Jokowi, lanjut Fadjroel, setuju ada evaluasi. Namun, pada hal-hal yang bersifat teknis penyelenggaraan. Menurutnya, mekanisme pilkada langsung selama ini sudah berjalan baik. Kalaupun ada kekurangan dan kelemahan, dapat dikoreksi bersama. Tetapi, tidak mengubah dari langsung menjadi tidak langsung. “Soal evaluasi silakan saja. Tentu sebuah sistem pasti ada kekurangan. Namun, bukan mengubah sistem pemilihan. Yang dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan saja,” imbuhnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri menyatakan masih akan melaksanakan Pilkada 2020 sesuai Undang Undang (UU). Artinya Pilkada 2020 mendatang tetap akan dilakukan secara langsung. Pemilihan langsung kepala daerah telah tercantum dalam UU. KPU menyerahkan kewenangan evaluasi kepada pemerintah dan DPR sebagai pembuat UU.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat melontarkan usulan mengevaluasi Pilkada langsung. Mantan Kapolri itu mempertanyakan relevansi Pilkada secara langsung saat rapat dengan DPR RI. Menurutnya, pemilu langsung dinilai memiliki biaya politik sangat tinggi. Akibatnya, rawan terjadi korupsi.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut empat riset tentang pilkada langsung yang dilakukan Komisi II. Riset itu menunjukkan hal tersebut tidak ada korelasi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih.

Menurut Doli, riset itu sudah dilakukan sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi II. Dikatakan, ada dua opsi yang bisa dijalankan. Opsi pertama adalah pilkada langsung hanya digelar di kabupaten/kota. “Provinsi itu bukan daerah otonom. Mereka adalah pemerintahan kepanjangan pemerintahan pusat. Harusnya tidak pemilihan langsung seperti kabupaten/kota. Yang kedua, ada pemikiran dibuat secara asimetris. Ada daerah-daerah yang boleh langsung, ada yang tidak,” jelas politisi Golkar tersebut.

Namun, Komisi II tidak akan terburu-buru membuat kesimpulan. Evaluasi pilkada langsung, lanjutnya, harus dilakukan secara komprehensif. Dia setuju ada evaluasi. Hal ini untuk mengetahui dan menemukan permasalahan yang selama ini terjadi dalam pilkada.

Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Fadli Zon menilai wacana evaluasi pilkada langsung harus dikaji ulang. Terutama dari sisi manfaatnya. Menurutnya, p[ada 2014 lalu, pemerintah yang menginginkan pilkada langsung. “Ini seperti trial and error berdasarkan kepentingan. Saya kira sebaiknya dikaji lebih dalam. Gerindra dulu setuju pilkada tidak langsung,” terang Fadli Zon.

Namun, saat itu partainya kalah dalam pemungutan suara dalam pengambilan keputusan perubahan UU Pilkada. “Nanti harus dikaji lagi. Saya kira masyarakat menginginkan partisipasinya lebih aktif dalam pilkada. Tapi nanti kita lihat sejauh mana,” imbuhnya.

(rh/fin)