NPHD Sisakan Lima Daerah

Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri membahas draf rancangan PKPU Pilkada 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (11/11). FOTO: KHANIF LUTFI / FAJAR INDOENSIA NETWORK.

JAKARTA – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum juga rampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan masih ada dua kabupaten yang belum menandatangani. Sedangkan Bawaslu, mencatat tiga daerah belum sepakat antara lembaga pengawas pemilu dengan pemerintah daerah (pemda). Sehingga total terdapat lima daerah yang belum teken NPHD.

Dua daerah yang belum sepakat dengan KPU adalah Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan dengan Bawaslu, ada Provinsi Sulteng, Kabupaten Sibolga dan Nias Selatan.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, kedua kabupaten tersebut sudah terlambat menyerahkan NPHD dari jadwal yang ditentukan KPU. Meski pembahasan NPHD sudah dilakukan antara KPU dan pemerintah kabupaten, namun belum ada titik temu.

Permasalahannya, ungkap Arief, ada pada perbedaan patokan anggaran. “Cuma di dua kabupaten ini, pemerintah daerah langsung mematok anggarannya. KPU, misalnya mematok sekian, pemda mematok sekian,” terang Arief di Jakarta, Senin (11/11).

KPU terus meminta penjelasan yang lebih detail mengenai susunan anggaran kepada kedua pemerintah kabupaten. “Saya berharap pada bulan ini harus diselesaikan. Koordinasi jalan terus. Termasuk yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri. Jadi, pertemuan KPU, pemda, dan Kemendagri,” terang Arief.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan menyampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR bahwa masih ada tiga daerah yang belum menyelesaikan NPHD. Satu provinsi dan dua kabupaten tersebut diharapkan segera menyelesaikan NPHD.

Dia mengatakan, belum rampungnya penandatanganan NPHD tidak jauh berbeda dengan yang dialami KPU. Abhan berharap pemerintah daerah dengan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota bersedia duduk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Besok (hari ini, Red) tiga pemerintah daerah dengan Bawaslunya akan dipanggil ke Kemendagri. Kita berharap semoga lewat Kemendagri persoalan tersebut bisa segera rampung,” kata Abhan kepada Fajar Indonesia Network (FIN), di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (11/11).

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan, jika pemerintah daerah langsung mematok anggaran tanpa membicarakan dengan KPU daerah akan menimbulkan masalah tersendiri. Mulai dari ketidakcukupan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada, hingga keterlambatan tahapan. “Kami berharap pemerintah daerah bisa membicarakan masalah ini agar ada titik temu. Kami berharap ke depan penyelenggaraan Pilkada tidak lagi didanai APBD. Tetapi lewat APBN. Sehingga masalah seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.

(khf/fin/rh)