Menhan Diminta Tangani Persoalan Papua

    Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK : Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memberikan penjelasan dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (11/11/2019).

    JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR. Dalam rapat kerja tersebut, tidak hanya membahas anggaran, DPR juga meminta Menhan untuk menangani persoalan yang terjadi di Papua.

    Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Sugiono mengatakan permasalahan di Papua dan Papua Barat bukan hanya urusan keamanan, namun terkait kesejahteraan rakyat.

    “Koordinasi terpadu dengan kementerian terkait karena yang jadi urusan di Papua bukan hanya keamanan saja, namun kesejahteraan rakyat yang solusi diambil kementerian terkait,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11).

    Rekomendasi tersebut untuk segera ditindaklanjuti pemerintah. Rekomendasi muncul usai Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat.

    Dalam kunker, para prajurit TNI juga menitipkan pesan bahwa mereka membutuhkan satu postur teritorial yang besar karena luas medan dan situasi di Papua dan Papua Barat.

    “Berkaitan dengan anggaran, perlu peningkatan uang kesejahteraan karena selama ini acuannya di wilayah Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Tapi di Papua dan Papua Barat, uang tersebut jauh dari kemampuan,” ujarnya.

    Sementara anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta pemerintah menambah jumlah prajurit TNI di wilayah Papua dan Papua Barat.

    Dia juga mengungkapkan terkait aktivitas misionaris yang masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat yang diduga membawa agenda tersendiri, bukan hanya menyebarkan agama di wilayah tersebut.

    “Otoritas sulit mengecek atas nama misionaris, bukan persoalan sebar agama tapi yang dikhawatirkan atas nama misionaris bawa agenda tersendiri, itu bisa jadi,” ucapnya.

    Dia menilai apabila para misionaris tersebut bicara dan menyebarkan agama, itu tidak masalah, namun tidak bisa dibiarkan apabila mereka membawa agenda sendiri.

    HUT OPM

    Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan belum berencana menambah pasukan keamanan di Papua. Pun jelang peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember.

    “Tidak ada pengamanan khusus,” kata Irjen Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

    Polri akan melakukan pendekatan dialog dengan berbagai kelompok termasuk dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat Papua untuk mengajak bersama-sama menjaga situasi kondusif di Papua tetap terjaga.

    “Mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama menciptakan kondisi yang kondusif, bahwa setiap perayaan ultah itu, kami imbau tidak memobilisasi massa, tidak melakukan pelanggaran apapun,” katanya.

    Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyebut situasi di Papua saat ini aman dan terkendali.

    Paulus pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu hoaks yang sengaja dihembuskan untuk mengganggu situasi kamtibmas di Papua.

    (gw/fin)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here