KPU Dinilai Melebihi Kewenangan

JAKARTA – Usulan draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2020 ke Komisi II DPR dinilai melebihi kewenangan. Sejumlah aturan yang dimasukkan lembaga penyelenggara pemilu disebut kurang filosofis dan tidak berdasarkan Undang-Undang (UU).

Salah satu yang menjadi sorotan adalah aturan larangan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba hingga kekerasan seksual terhadap anak. DPR juga menyoroti adanya persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Hal ini dinilai multitafsir dan kurang penjelasan.

Anggota Komisi II Johan Budi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (11/11), kemarin, mengatakan jika KPU perlu memberikan keterangan lebih jelas terkait larangan mantan terpidana korupsi. Begitu juga syarat peserta Pilkada yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

“Ada satu pasal yang ukurannya norma. Yakni tidak melakukan perbuatan tercela. Ini sangat rigid. Aturannya apa, batasannya apa? Misalnya pernah melakukan pencemaran nama baik bisa didimasukkan ke sana. Perbuatan tercela sangat bisa didefinisikan sendiri-sendiri,” kata mantan juru bicara presiden tersebut.

Di tempat sama, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik menilai rancangan PKPU tersebut tak sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Di UU Pilkada jelas tidak ada larangan mantan koruptor dilarang untuk maju.

Kata Akmal, dalam UU Pilkada menyebut mantan terpidana napi korupsi boleh maju. Dengan syarat mengumumkan diri di media massa sebagai mantan narapidana korupsi. Ketentuan tersebut mengatakan jika tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

“Rancangan PKPU mengusulkan penambahan syarat persyaratan yaitu bukan mantan napi koruptor, kami anggap telah melampaui persyaratan yang ada yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” jelas Akmal.

Hal berbeda disampaikan Anggota Komisi II Heru Sudjatmiko. Ia justru mengapresiasi dan mendorong usulan KPU dalam melarang koruptor maju di Pilkada. Menurutnya masyarakat juga menginginkan kepala daerah yang bersih. “Ini justru lebih maju. Meskipun banyak yang bilang melampaui kewenangan. Karena persyaratan kepala daerah belum cukup mendorong kepala daerah untuk memenuhi peryaratan yang memenuhi kapasitas dan kompetensi leader,” jelas Heru.

Dalam aturan sebelumnya, hanya disebutkan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Tanpa menyebut embel-embel lain. Padahal, lanjut Heru, perlu penambahan syarat. Seperti pengalaman. “Kepala daerah adalah keniscayaan. Jika ada pemerintah atau kepala daerah yang bagus, bukan karena persyaratan, tapi faktor keberuntungan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman juga menyampaikan alasan. Menurutnya aturan larangan mantan napi koruptor tersebut bukan tidak berdasar. Bahkan syarat tersebut digunakan dalam pemilihan presiden pada 2019 lalu. Ia mengatakan, harus ada kesetaraan dalam proses demokrasi.

Arief menanggapi pertanyaan Johan Budi terkait tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Menurutnya, sama seperti syarat kesehatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dimaksud adalah melakukan tindakan seperti berjudi, berzina dan sebagainya. Hal tersebut bisa dibuktikan dari Surat Catatan Kepolisian (SCK). “Justru saya berharap seluruh klausul tersebut bisa segera dilakukan revisi Undang-Undang Pilkada,” papar Arief.

Dia menambahkan, sejumlah usulan yang disampaikan dalam rancangan PKPU juga untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Sehingga KPU melakukan langkah untuk menutup kekosongan tersebut. “Sekarang begini, kalau misalnya mantan koruptor ikut pilkada kemudian terpilih. Selanjutnya tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya dan digantikan orang lain. Ini kan jelas merugikan pemilih. Karena pada dasarnya pemimpin yang maju bukan hasil pilihan rakyat,” tandasnya.

(khf/fin/rh)