Buruh Dukung Penuh Subsidi BPJS Kesehatan Kelas III

JAKARTA – Rencana pemberian subsidi oleh pemerintah bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan kelas III mendapat apresiasi buruh. Subsidi tersebut tak menjadikan iuran peserta kelas III tak mengalami kenaikan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Langkah tersebut dinilainya dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

“Saat saya bertemu Presiden Jokowi sudah menyampaikan keberatan dengan rencana kenaikan tersebut karena akan membebani rakyat kecil dan buruh,” kata pimpinan ASEAN Trade Union Council (ATUC) itu dalam rilisnya, Minggu (10/11).

Andi juga meminta BPJS Kesehatan untuk memperbaiki pelayanannya karena sejauh ini belum maksimal.

“Yang terpenting layanan BPJS Kesehatan harus lebih baik lagi,” katanya.

Ia mengatakan, dirinya merupakan salah satu tokoh yang mendorong terbentuknya BPJS bersama tokoh-tokoh buruh lainnya seperti Said Iqbal, Mudhofir, Obon Tabroni, Indra Munaswar, serta praktisi kesehatan Prof Hasbullah Thabrany dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dirinya mengatakan, ide ini muncul untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Apalagi iuran BPJS Kesehatan naik hingga dua kali lipat.

Sebelumnya Menkes Terawan Agus Putranto mengatakan akan berkeliling untuk mendorong pemberian subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III.

“Pasti selalu ada peluang, ‘urung ono’ (belum ada) keputusan, jadi saya ke Mensesneg dulu, nanti ke Menteri PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), ini mau ‘roadshow’,” katanya.

Namun, ia mengaku belum dapat memastikan berapa anggaran dan kapan kebijakan tersebut dapat pasti diimplementasikan.

“Saya yang ‘roadshow’, saya kerja bagaimana pun saya ingin menyelesaikan yang terbaik,” katanya.

Adapun per 1 Januari 2020, iuran peserta BPJS kelas III naik hingga Rp 42.000, dan bila rencana subsidi terlaksana maka kemungkinan iuran peseta BPJS kelas III dapat tetap Rp25.500.

“Itu kan harapan saya dan saya akan selesaikan, tapi itu kemauan dan keinginan kita semua, coba yah saya kerjakan, katanya suruh cepat-cepat,” katanya.

Menkes mengaku belum sempat membicarakan hal tersebut kepada Presiden Jokowi.

“Saya belum sempat bicara baru koordinasi ketemu dengan Mensesneg,” katanya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan usulan subsidi untuk kelas III akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab dia yang akan mengalokasikan subsidi tersebut jika disetujui oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, iuran peserta mandiri BPJS kelas III naik menjadi Rp42 ribu. Menkes Terawan mengusulkan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan kelas III hanya membayar Rp25.500.

(gw/fin)