Bubarkan TP4, Langkah Tepat Jaksa Agung

JAKARTA – Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dahulu dibanggakan Kejaksaan RI dalam memberikan dukungan pembangunan strategis pemerintah terancam dibubarkan. Alasannya diduga ada ‘permainan’ oknum jaksa dalam memberikan pengawalan proyek strategis nasional.

Rencana pembubaran TP4 ini muncul langsung dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dia menyebut akan mengkaji ulang program TP4 dan TP4D.

Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai langkah pengakajaian ulang Jaksa Agung ST Burhanuddin terhadap TP4 dan TP4D merupakan langkah tepat. Sebab keberadaan TP4 banyak dikhawatirkan menjadi ajang perlindungan bagi pelaku kejahatan dalam mengerjakan proyek strategis pemerintah.

“Sangat tepat ini dilakukan, dikaji ulang banyak mana manfaat dan kebocorannya? Ini perlu dipikirkan secara matang,” katanya di Jakarta, Minggu (10/11).

Dia menjelaskan keberadaan TP4 dan TP4D yang dikerap diklaim mampu memberikan pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional, kenyataannya justru sebaliknya. Tidak sedikit oknum jaksa yang memberikan pengawalan proyek dengan meminta bagian dari proyek tersebut.

“Dari dulu diklaim mampu kawal proyek triliunan rupiah, tapi faktanya ada oknum jaksa nakal, ini bahaya bukan buat proyek jalan lancar malah membebani kontraktor dengan meminta fee dan lainnya,” tegasnya.

Boyamin mengatakan tugas pokok Kejaksaan adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi. Jadi bila masuk ke dalam kegiatan pemerintah termasuk tender proyek, maka jelas terjadi konflik kepentingan. Sebab tender proyek berpotensi korupsi. “Di sisi lain juga bertentangan dengan UU Kejaksaan,” katanya.

Kasus OTT Yogyakarta-Solo oleh KPK terhadap jaksa adalah kasus ketiga yang dicatat MAKI terkait adanya oknum Jaksa nakal di TP4D. Sebelumnya di Bali terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang melakukan pemerasan kepada pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta.

“Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan Desa dengan keuntungan 35 persen,” jelasnya.

Lalu di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain main, hampir sama dengan di Bali. Dan kini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya.

“Untuk itu sekali lagi Kami meminta Kejagung utk bubarkan TP4 Pusat maupun Daerah dan fokus pada tindakan pemberantasan korupsi. Jangan sampai kesibukan TP4 menjadikan alasan kendor berantas korupsi,” tegasnya.

Sementara, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku akan mengevaluasi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), pasalnya selama program berjalan masih banyaknya terjadi kebocoran.

Namun, Burhanuddin enggan menjelaskan kebocoran yang dimaksud. Mungkin kebocoran yang dimaksud yakni masig adanya oknum jaksa yang tertangkap terkait hal ini (pengawalan penagmanan proyek).

“Jadi ini masih kita akan kaji (TP4),” katanya.

Disinggung soal apakah kajian yang dimaksud untuk membubarkan atau mengganti dengan program lain, Burhanuddin enggan membeberkannya.

“Hasilnya akan diumumkan nanti, kita tunggu saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Jan S Maringka, TP4 dibentuk sebagai respon Kejaksaan dalam mendukung program Pemerintah di bidang Pembangunan Nasional. Hal ini dirasakan sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mengedepankan upaya pencegahan sebagai strategi pemberantasan korupsi.

Dalam hal ini, penegakan Hukum tidak dapat disamakan dengan Industri yang keberhasilannya semata-mata diukur dari tingkat penanganan perkara.

“Penegakan Hukum justru dikatakan berhasil, apabila mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat,” jelasnya beberapa waktu lalu.

TP4 yang dibentuk pada tahun 2015 dan mulai efektif bekerja sejak tahun 2016 ternyata memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Hal ini antara lain dibuktikan dari antusiasme instansi/BUMN/BUMD yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pengawalan dan pengamanan TP4 dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaannya.

Pada tahun 2016, pengawalan dan pengamanan yang dilakukan oleh TP4 mencapai 1.903 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 109,6 triliun. Di tahun 2017, kegiatan pengawalan dan pengamanan TP4 meningkat 5 kali lipat menjadi 10.270 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp 977 triliun atau meningkat 8 kali lipat dari tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah pekerjaan yang dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4 sebanyak 5.032 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 605,3 Triliun.

Memasuki empat tahun kehadiran TP4, Tim ini baik di tingkat pusat maupun daerah terus memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Kegiatan TP4 pada semester I tahun 2019 sebanyak 1.898 proyek pekerjaan dengan anggaran senilai Rp 94.596.451.626.553,- Sinergi dengan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan juga ditunjukkan dari berbagai Kementerian/Lembaga/BUMN yang telah menjalin kerja sama dengan TP4.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa adanya kebutuhan nyata akan sinergi antara penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dengan aparatur penegak hukum untuk bersama-sama mengawal pembangunan nasional sehingga dapat dilaksanakan secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran.

“Penegak hukum diharapkan tidak lagi berada di ujung menunggu terjadinya pelanggaran namun aktif berjalan bersama untuk menekan potensi penyimpangan sedari awal pelaksanaan kegiatan,” tegasnya.

Kepercayaan Pemerintah terhadap TP4 juga ditunjukkan dengan dilembagakannya fungsi pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan dalam organisasi dan tata kerja Kejaksaan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2018, yang pelaksanaannya oleh Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat D) pada Jaksa Agung Muda bidang Intelijen.

(lan/gw/fin)