Wakil Panglima Strategis Kendalikan 3 Matra TNI

    FOTO: SESKAB FOR FIN JAWAB PERSOALAN PAPUA: Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana pertemuannya dengan tokoh-tokoh Papua. Ia berharap secepatnya dapat berdiskusi menyelesaikan konflik yang muncul.

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo kembali menghidupkan Wakil Panglima TNI yang telah dihapus sejak 20 tahun silam. Melalui Peraturan Presiden Nomor 66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia di dalamnya mengatur lagi adanya jabatan Wakil Panglima TNI.

    Kembali menghidupkan jabatan Wakil Panglima TNI, pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati menilai akan sangat efektif untuk mengendalikan operasional di tiga matra.

    “Dalam sejarah TNI, jabatan Wakil Panglima TNI terbukti cukup efektif mengendalikan operasional ketiga matra, baik satuan tempur TNI AD, TNI AL maupun TNI AU,” katanya, Kamis (7/11).

    Menurut Nuning (sapaan akrabnya), beberapa negara di dunia juga menganut struktur organisasi militer yang sama pada jabatan Wakil Panglima. Sebab peran Wakil Panglima dalam situasi krisis, sangat signifikan membantu Panglima TNI pada tataran politis dan strategis.

    “Bahkan dengan kompleksitas peperangan modern di masa mendatang, jabatan Wakil Panglima TNI dinilai sangat strategis,” katanya.

    Dikatakannya, Wakil Panglima bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan ketiga matra sekaligus interoperabilitas semua kekuatan. Pembinaan utamanya standarisasi kemampuan peperangan yang terintegrasi agar TNI ke depan lebih efektif dan lebih efisien.

    “Standarisasi juga pada pembinaan alutsista agar siap siaga 24 jam untuk dikerahkan. Penggelaran alutsista TNI memang menjadi perhatian utama di dalam implementasi Network Warfare Centric sebagaimana kebijakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,” jelas Nuning.

    Jika dikaitkan dengan implementasi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk seluruh negara anggota ASEAN, Wakil Panglima dapat juga melaksanakan pembinaan kekuatan TNI memenuhi standar kualifikasi kerja sama internasional.

    Kemampuan operasional dan diplomasi TNI dalam berbagai operasi militer di bawah bendera ASEAN dan PBB juga menjadi tanggung jawab Wakil Panglima.

    “Kemampuan pada tataran internasional ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Banyak kalangan pakar militer dunia menilai pentingnya kemampuan TNI untuk memimpin angkatan bersenjata di kawasan dalam operasi perdamaian dunia,” terangnya.

    Sementara, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai posisi Wakil Panglima adalah sebuah kebutuhan mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.

    “Sah-sah saja. Pada dasarnya, posisi Wakil Panglima TNI merupakan kebutuhan untuk mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis yang dinamis maka diperlukan dukungan organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI,” katanya.

    Dia menilai, TNI memiliki kekuatan personel yang begitu besar sehingga wajar perlu pelaksana tugas harian ketika Panglima TNI berhalangan hadir. Terlebih Panglima TNI juga perlu mendampingi Presiden dalam berbagai tugas di dalam maupun luar negeri.

    “Usulan posisi Wakil Panglima TNI bukan hal baru. Sejak Moeldoko menjadi Panglima TNI sudah diusulkan, namun Presiden terus menampung aspirasi dan menyesuaikan kebutuhan TNI, hingga Perpres keluar,” ujarnya.

    Meutya mengatakan pengangkatan Wakil Panglima TNI tidak perlu persetujuan DPR, sehingga Presiden bisa menentukan langsung.

    Terkait potensi dualisme kepemimpinan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai tidak akan terjadi di institusi TNI.

    “Nggak, di tentara nggak ada dualisme. Kalau nggak beres, tetap yang salah di bawah. Apalagi kalau tentara dikatakan insubordinasi, pidana!” katanya.

    Mengenai siapa yang akan mengisi pos Wakil Panglima, mantan Panglima TNI itu mengatakan beberapa tokoh yang memiliki kesempatan menjabat berasal dari sejumlah kepala staf TNI.

    “Saya pikir para kepala staf punya kesempatan untuk itu,” katanya.

    Menurut Moeldoko, Presiden Joko Widodo memiliki hak untuk mengangkat pejabat militer sebagai wakil panglima. Selain itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga bisa mengusulkan nama kepada Presiden.

    Namun, ditegaskannya kehadiran wakil panglima mempertimbangkan tanggung jawab teknis dan sesuai secara organisasi.

    “Sehingga kalau panglima nggak ada, wakil panglima otomatis bisa melakukan action sebagai panglima. Nggak ribet, lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan organisasi,” tegasnya.

    Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang di dalamnya juga mengatur lagi adanya jabatan Wakil Panglima TNI.

    Diunduh dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, setneg.go.id, jabatan Wakil Panglima TNI disebutkan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 13.

    Pada Pasal 13 ayat (1) Perpres 66/2019, disebutkan bahwa unsur pimpinan Markas Besar TNI, yakni tertinggi Panglima TNI, kemudian Wakil Panglima TNI.

    Disebutkan kembali pada Pasal 14 yang menjabarkan tentang tugas Panglima TNI, yakni pada ayat (3) bahwa Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

    Secara lebih jelas, Pasal 15 menyebutkan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

    Setelah itu, dijabarkan pula tugas-tugas Wakil Panglima TNI, yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.

    Kemudian, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI serta penggunaan kekuatan TNI.

    Wakil Panglima TNI juga berkewajiban melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.

    Dalam lampiran disebutkan bahwa yang berhak menduduki posisi Wakil Panglima adalah perwira tinggi (pati) TNI yang berpangkat bintang empat.

    Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali muncul 20 tahun silam, sebelum dihapus Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui keppres tertanggal 20 September 2000.

    Orang terakhir menduduki jabatan Wakil Panglima TNI adalah Jenderal Fachrul Razi yang kini menjabat Menteri Agama.

    Setelah itu, tidak ada lagi jabatan Wakil Panglima TNI meski sudah pernah diusulkan Jenderal Moeldoko saat menjabat Panglima TNI, sampai Presiden Jokowi akhirnya “menghidupkan” kembali dengan Perpres 66/2019.

    (gw/fin)