Pemerintah Tak Butuh Tenaga Administrasi

    JAKARTA – Pemerintah menegaskan tak membuka formasi tenaga administrasi dalam seleksi penerimaan calon pegawai negri sipil (CPNS) 2019. Formasi yang dibutuhkan hanya tenaga profesional khusunya kesehatan dan pendidikan.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tidak membutuhkan tenaga administrasi untuk penerimaan CPNS saat ini.

    “Mohon maaf, tidak menerima tenaga administrasi,” katanya, Kamis.

    Dijelaskannya, saat ini pemerintah sudah mempekerjakan 1,6 juta tenaga administrasi. Sehingga tidak membutuhkan tambahan lagi. Formasi CPNS yang dibuka, lebih untuk tenaga profesional, khususnya untuk kesehatan dan pendidikan.

    “Ada yang minta tenaga teknologi informasi dan sebagainya,” kata dia.

    Ia mengatakan proses pembukaan CPNS saat ini sudah berjalan dan diumumkan pemerintah.

    Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah pusat memutuskan menambah kuota PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau pada 2020 sebanyak 140 formasi.

    Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefriden mengatakan dari 1.980 pengajuan PNS baru, yang disetujui hanya 140 CPNS.

    Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 668 tahun 2019 tentang kebutuhan PNS di lingkungan Pemkot Batam.

    Dari 140 kuota CPNS Pmkot Batam 2020, sebanyak 71 formasi untuk tenaga pendidikan, 42 formasi tenaga kesehatan dan 27 tenaga teknis.

    Terpisah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan pembekalan para calon verifikator dalam proses seleksi administrasi pengadaan CPNS. Saat ini tengah melakukan pembekalan terhadap 50 orang verifikator dari Kementerian Dalam Negeri.

    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) BKN Heri Susilowati mengatakan pembekalan itu diharapkan dapat mendorong tim verifikator bersikap objektif dalam memverifikasi nilai CPNS.

    Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) BKN Heri Susilowati mengatakan pembekalan itu diharapkan dapat mendorong tim verifikator bersikap objektif dalam memverifikasi nilai CPNS.

    “Tim verifikator diharapkan bersikap objektif dalam memverifikasi nilai, dengan tidak melihat kesukuan dari tiap peserta seleksi,” ujar Heri dalam siaran persnya.

    Heri mengatakan, fungsi verifikator nantinya adalah mengkategorikan peserta yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat pada tahapan seleksi.

    “Verifikator ini ada di masing-masing instansi dan berwenang menyeleksi CPNS sebelum menjalani Computer Assisted Test (CAT) di ruang CAT,” katanya.

    Sementara ketika para peserta masuk dalam ruangan CAT maka peserta CPNS menjadi kewenangan BKN.

    Kepala Bidang Fasilitasi Seleksi PPSR BKN Sa’i Mulyadi mengatakan, dalam pembekalan terhadap 50 orang verifikator Kemendagri, pihaknya menjelaskan mengenai titik lokasi pelaksanaan, cost sharing, tugas panitia di lokasi ujian, serta sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing instansi.

    “Terdapat sarana dan prasarana yang harus disiapkan oleh instansi terkait. Sedangkan beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh BKN di lokasi ujian adalah server dan mobile server,” ujarnya.

    Pembekalan materi ini dilakukan guna memberikan pemahaman teknis saat pelaksanaan seleksi CPNS dengan metode Computer Assisted Test (CAT).

    Selain memberikan pemahaman teknis, BKN juga memberikan pemaparan terkait formasi, admin SSCASN (situs pendaftaran CPNS), serta verifikasi kepada setiap peserta.

    Pemerintah membuka 152.250 formasi CPNS tahun 2019, yang terbagi untuk 67 kementerian/lembaga dan 461 pemerintah daerah, di mana pendaftarannya akan dibuka tanggal 11 November 2019.

    (gw/fin)