NPHD Molor, Pemda-KPU Tabayun

Ketua KPU Arief Budiman bersama komisioner menunjukkan data besaran usulan NPHD. Komisi Pemilihan Umum merilis lima daerah yang belum menandatangi NPHD Pilkada 2020 di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11). FOTO: Khanif Lutfi / FAJAR INDONESIA NETWROK.

JAKARTA – Perbedaan pandangan kecukupan anggaran soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diyakini jadi kendala serius. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, kebutuhan anggaran penyelenggara pemilu dengan kemampuan pemerintah daerah (Pemda) menjadi inti masalah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengajak Pemda mau duduk bersama penyelenggara pilkada untuk menyelesaikan NPHD. “Tabayun. Ayo duduk bersama, hitung lagi cost-cost-nya,” kata Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Menurutnya, Pemda meyakini kemampuan anggaran pada kisaran tertentu. Tapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota menilai pemda mampu lebih dari itu. “Pemda menyatakan cuma mampu segitu, tetapi KPU nggak yakin. Beda keyakinan antara KPU dan pemda. Yang punya uang pemda. Mereka cuma mampu Rp20 miliar cukup, Namun, KPU bilang tidak. Kisarannya di angka Rp 40-an miliar,” jelasnya.

Akmal memastikan Kemendagri menurunkan tim untuk membantu menyelesaikan persoalan di daerah. Termasuk penyelesaian NPHD. “Kita pasti turun. Cuma, apakah kalau turun menyelesaikan masalah. Kan belum tentu. Karena yang punya uang pemda,” imbuhnya.

Meski begitu, Kemendagri masih berupaya melakukan lobi dan membujuk pemda agar mau duduk bersama KPU. Tujuannya menyelesaikan pembahasan anggaran pilkada serentak 2020. “Kami hanya membujuk pemda. Kalau lobi-lobi kan ada maju sedikit, mundur sedikit,” ucapnya.

Terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan Pemda tidak bisa seenaknya mematok anggaran NPHD tanpa persetujuan penyelenggara pemilu di daerah. Alasannya, ketidakcukupan anggaran akan menjadi hal serius dalam penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 mendatang. “Jadi tidak bisa pemda mematok angka segitu. Harus ada pembicaraan dengan KPU daerah. Atau mungkin menggandeng Kemendagri terkait penggunaan anggaran dari pos lain,” kata Pramono.

Menurutnya, pemda dan KPU daerah yang belum menandatangani NPHD perlu melakukan komunikasi intensif. Alasannya, tahapan pilkada segera dimulai. Dibutuhkan anggaran yang cukup agar seluruh tahapan berjalan baik.

KPU RI menyebut masih ada lima daerah yang belum meneken NPHD. Lima daerah tersebut asalah Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar yang sama-sama di Provinsi Sumatra Barat, serta Simalungun (Sumatera Utara) dan Pangkajene Kepulauan (Sulawesi Selatan).

(khf/fin/rh)