KPK Garap Mantan Wakil Bupati Lampung Utara

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar penyidikan kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara. Hari ini, KPK memeriksa dua saksi masing-masing bagi tersangka sekaligus Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara dan Ahmad Ilham.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kedua saksi tersebut antara lain mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo dan bekas Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Syamsir. Sri diperiksa untuk Agung Ilmu Mangkunegara, sedangkan Syamsir bagi tersangka Ahmad Ilham.

“Hari ini penyidik memeriksa dua orang saksi dalam kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara,” ujar Febri kepada awak media, Kamis (7/11).

Febri menjelaskan, dalam pemeriksaan ini kedua saksi dicecar mengenai peran mereka terkait penganggaran dan pengadaan proyek. Khususnya, proyek-proyek yang diadakan di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan.

“KPK mendalami informasi terkait dengan peran para saksi terkait dengan anggaran dan proses pengadaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan,” ucap Febri.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Lampung Utara periode 2014-2019 Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka dugaan suap Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Agung diduga dijanjikam suap total Rp1,3 miliar terkait proyek-proyek di dua dinas tersebut. Suap diterima melalui perantara Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, dan orang kepercayaannya bernama Raden Syahril yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Setelah melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara,” ujar Basaria dalam konferensi pers di kantornya, Senin (7/10).

Rincian suapnya, yakni Rp300 juta terkait pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp1,073 miliar, pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar, dan konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya (DAK) Rp3,6 miliar oleh Dinas Perdagangan. Sementara, sisanya Rp1 miliar berasal dari setoran fee sebesar 20-25 persen proyek yang dikerjakan Dinas PUPR.

Basaria menyatakan, suap tersebut diberikan pihak swasta rekanan proyek Dinas Perdagangan Hendra Wijaya Saleh dan rekanan proyek Dinas PUPR Chandra Safari. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan ini merupakan tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK pada Minggu (6/10) dan Senin (7/10) di Lampung. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan total tujuh orang dan menyita barang bukti Rp728 juta.

Dalam konstruksi perkara yang berhasil terungkap, suap terkait tiga proyek di Dinas Perdagangan diduga diserahkan oleh Hendra Wijaya Saleh kepada Agung melalui perantara Wan Hendri dan Raden Syahril. Mulanya, suap Rp300 juta diserahkan kepada Wan Hendri.

Wan Hendri kemudian menyerahkan sebagian suap, Rp240 juta, kepada Raden Syahril untuk diserahkan kepada Agung. Sementara, sisanya masih berada dalam penguasaan Wan Hendri.

Dalam OTT ini, KPK menemukan barang bukti uang Rp200 juta sudah diserahkan ke Agung dan kemudian diamankan dari kamar bupati. Uang tersebut pun diduga terkait dengan tiga proyek di Dinas Perdagangan.

Antara lain, pembangunan Pasar Tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp1,073 miliar, pembangunan Pasar Tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar, dan konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya (DAK) Rp3,6 miliar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here