Harga Gas Industri Bisa Diturunkan

JAKARTA – Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Muhammad Khayam berharap harga gas industri bisa diturunkan. Meski ditunda, Kenaikan harga gas yang direncanakan oleh Perusahaan Gas Negara alias PGN dinilai bakal mempengaruhi daya saing industri.

Menurutnya, dalam keadaan begini seharusnya harga gas dipatok pada tingkat yang bisa dijangkau industri namun tetap menguntungkan perseroan. Sehingga, tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi, di negara lain pun harga gas relatif tidak terlalu tinggi harganya. Harga gas itu pun disesuaikan dengan pergerakan harga minyak dunia. Saat ini, harga minyak mentah memang mulai naik lagi setelah sempat terpuruk pada 2015 lalu.

Maka itu perlu Peraturan Presiden Nomor 40 Soal Penetapan Harga Gas Bumi untuk diterapkan. Beleid itu mematok harga gas bumi sebesar 6 dolar Amerika per mmbtu. Apalagi, pemerintah sedang menggenjot daya saing industri di dalam negeri.

Sementara itu, pelaku industri menilai harga gas yang ideal untuk mendukung daya saingnya adalah di kisaran US$ 6,5 – US$ 7,5 per per juta British termal unit mmbtu.

Meskipun harga gas batal naik pada bulan ini namun Presiden Jokowi telah memerintahkan agar kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghitung ulang harga gas untuk industri di Tanah Air. Setelah sebelumnya kalangan industri juga meminta berulang kali agar harga gas di Tanah Air bisa lebih kompetitif dibandingkan negara-negara lain.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Agro dan Kimia Industri, Achmad Widjaja menjelaskan, posisi industri saat ini boleh dikatakan pemerintah harus menggarisbawahi apakah kita ingin memacu pertumbuhan ekonomi atau memperlambat ekonomi. Pemerintah juga harus segera menyusun strategi mengenai pemahaman tekanan eksternal yang sekarang sangat masif.

“Secara sektor riil kita mau ke mana? posisi berikut adalah pertumbuhan ekonomi kan di bawah. Kuartal 3 2019 5.02 persen kemudian tahun kemarin kita 5.17 persen. Ini sedikit 0,15 saja pemerintah sudah merasa bahwa ini ada perlambatan ekonomi. Itu perlu ada perhatian ya,” jelas Achmad Widjaja pada Talkshow Bisnis Terhangat Kongkow Bisnis PAS FM bertajuk “Mencari Harga Gas yang Win-win” di Jakarta.

Lalu secara umum pun kata Achmad pemerintah harus segera melakukan engagement mengenai beberapa energi terutama dalam hal ini pertama Pembangkit Listrik Negara (PLN ), kedua gas yang sudah dikumandangkan akan naik namun ditahan, lalu ketiga investasi juga di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) turun signifikan.

“Mengenai posisi pembentukan modal yang biasanya masuk sekitar 6 persen sekarang 4,21 persen. Posisi yang sudah ada cenderung turun sedikit saja nih pemerintah juga harus segera mungkin menjalankan posisi strategi kita untuk memasuki sebuah pemikiran di dalam ketahanan energ. Kalau tidak artinya harga gas yang ditahan itu menjadi masalah nanti di 2020 Kuartal 1 bagi industri. Karena industri pakai gas tidak bisa hari ini untuk besok tapi today untuk untuk 3 tahun tergantung kontrak,” jelas Achmad.

Lagi pula Perusahaan Gas Negara (PGN) saat ini boleh dikatakan sudah satu badan dengan Pertamina Gas (Pertagas)

dibawah Pertamina. “Sudah ada hulu ada hilir harusnya sudah luar biasa punya posisi yang disebut posisi efisiensi dan di Sumatera sampai ke jawa, kan sudah komplit pipa gas punya, kebijakan punya. Semua sudah beres,” terang Achmad.

Ia menekankan bahwa salah satu strategi yang harus diambil pemerintah di tahun 2020 yakni harga gas tidak boleh naik. “Sikap pemerintah salah satu strategi, harga gas tidak boleh naik bukan berarti ditahan. Demikian mungkin yang saya bisa sampai kan,” tegasnya.

Meskipun Perpres 40 tahun 2016 sudah ada namun belum ada implementasi. Achmad menilai bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan politik. Jika mengacu pada Perpres 40 tahun 2016 maka kita seharusnya melaksanakan apa yang menjadi perintah Presiden.

“Tapi ternyata ini karena ada unsur politik yang mungkin, karena bukan unsur komersial karena jika unsur komersial 6 dolar yang dihitung kalkulatornya nggak mungkin salah kan,” ujarnya.

Jika ini keputusan politik maka harus diambil alih kembali oleh Presiden dan diserahkan kembali kepada pembantunya terutama di ESDM. “Yang kemarin sudah memberikan instruksi yang super baik terhadap industri yang ‘ditahan’ tapi yang kata di ‘tahan’ itu kalau bisa diubah menjadi ‘tidak naik’. Karena 6 dolar itu termasuk posisi harga yang sudah cukup baik buat industri ke depan,” jelas Achmad.

Jika harga gas bertahan 6 dolar per mmbtu, maka selama 5 tahun kedepan akan menjadi bagian dari pertumbuhan yang terjamin. Sebab posisi sekarang kita sudah membayar sekitar 9 – 10 dolar tanpa diimplementasikannya Perpres 40 tahun 2016 perekonomian naik 5% selama 5 tahun.

“Kalau itu betul-betul diimplementasikan maka industri akan tumbuh 7 persen hingga 8 persen mungkin bisa setara dengan Cina,” pungkasnya.

Yustinus H. Gunawan, Chairman Asodiasi Kaca Lembaran & Pengaman (AKLP), menjelaskan harga tersebut merupakan kisaran harga gas pelaku usaha sejenis di sejumlah negara di Asia Tenggara. “Dengan kondisi harga yang setara, kami optimis bisa bersaing dengan negara tetangga,” katanya.

Bagi pelaku industri kaca lembaran, gas bumi kata Yustinus berkontribusi sekitar 28% – 30% bagi toal biaya produksi. Harganya pun selama ini berbeda di setiap wilayah.

“Harga gas untuk pelaku industri kaca lembaran di Jawa Barat misalnya mencapai US$9,14 per MMBTU, sedangkan di Jawa Timur US$8,2 per MMBTU. Sementara Presiden Jokowi telah memerintahkan agar kementerian ESDM menghitung ulang harga gas untuk industri di tanah air,” bebernya.

(dim/ful/fin)