DPR Apresiasi Langkah Menkes

    JAKARTA – Komisi IX DPR RI mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang memutuskan untuk tidak menaikkan tarif iuran BPJS kelas III bagi peserta bukan penerima upah (PBPU). Kemenkes akan mensubsidi iuran tersebut dengan mengusulkan ke Kementerian Keuangan.

    Hal tersebut diungkapkan Terawan saat menghadiri sidang dengan Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (7/11) malam. Riuh tepuk tangan menggema di ruang sidang. Padahal, saat pembukaan rapat, ketua sidang hingga beberapa anggota DPR mencecar untuk menolak kenaikan tarif iuran BPJS kelas III.

    Terawan membacakan keputusannya secara singkat. “Sebagai tindak lanjut dari rapat pada tanggal 6 kemarin, kami mengambil sikap untuk mensubsidi peserta BPJS kelas III,” katanya.

    Ia melanjutkan, pihaknya juga sidah melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan dan Sekretariat negara. “Saya berharap segera direspon surat permohonan tersebut,” ujarnya.

    Anggota Komisi IX Dewi Asmara memberikan aplus kepada menteri. Menurutnya, langkah cepat tersebut perlu diapresasi. Ia juga membandingkan dengan menteri sebelumnya yang dinilai kurang cepat merespon permasalahan tersebut.

    “Saya rasa keputusan yang diambil sangat tepat. Karena sejalan dengan keinginan kami di Komisi IX yang secara tegas menolak kenaikan tarif iuran BPJS kelas 3. Dengan begini, masyarakat miskin akan terbantu dan tidak merasa terbebani,” katanya.

    Di tempat sama, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah menkes yang cepat dalam mengambil sikap. Hanya saja, bukan berarti persoalan selesai. Permohonan yang ditujukan ke Kementerian Keuangan belum tentu disetujui.

    “Kita juga jangan bersorak dulu. Karena kan usulan ini belum tentu disetujui. Bu Sri Mulyani yang punya kewenangan dan tanda tangan. Menkes yang bayar. Tapi paling tidak sudah ada titik temu antara Komisi IX dan Menkes,” bebernya.

    Saleh melanjutkan, selain persoalan tersebut, ada juga masalah yang harus dibahas. Yakni ada sekitar 44 juta masyarakat Indonesia yang belum menjadi anggota BPJS. Selain itu, ada juga kesalahan data. Yakni peserta yang seharusnya dapat bantuan atau subsidi tetapi tidak mendapatkan halnya. Begitupun sebaliknya.

    “Ada Inclusion error. Datanya kalau tidak salah ada sekitar 20 juta. Nah ini peserta yang mengalami inclusion error. Menurut saya perlu segera dibenahi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar, meminta kepada BPJS untuk mengikuti hasil rekomendasi rapat gabungan pada 2 September lalu.

    “Ini zalim pak, kasian masyarakat, tolong jangan dinaikan iuran BPJS kelas III pak. Kita sudah keliling hampir ke seluruh Indonesia, itu masyarakat yang kita hadapi. Mereka bayar karena dia sakit. setelah sembuh tidak bayar lagi, kenapa? Karena dia tidak ada uang. Ini zalim pak,” jelasnya.

    (khf/gw/fin)