Dicecar, Menag Minta Maaf

    Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWROK : Menteri agama, Fachrul Razi rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/11/2019).

    JAKARTA – Soal cadar, celana cingkang memang bukan hal sepele. Penegasan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, menjadi topik utama dalam rapat perdana bersama Komisi VIII DPR kemarin (7/11). Meski demikian Menag meminta maaf atas kondisi ini setelah menimbulkan amarah dan kritik yang kian tajam.

    Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menilai perlunya peningkatan gerakan dakwah dalam menghalau radikalisme atau paham radikal. ”Harusnya lewat pendidikan dan melibatkan organisasi keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah untuk membina para dai yang mengisi ceramah di masjid kampus dan BUMN,” kata Maman.

    Hal itu dikatakan Maman mengkritisi wacana Menteri Agama Fachrul Razi yang melarang penggunaan celana cingkrang dan cadar bagi ASN untuk menghalau radikalisme.

    Menurut Maman, di tengah masifnya informasi yang masuk, umat perlu dikembalikan pada gerakan dakwah yang literalistik, mengacu pada referensi, dan berdasarkan atas dalil dan realita kebutuhan masyarakat.”Dengan begitu anggaran pendidikan agama yang dikucurkan dari Kementerian Agama juga akan menjadi lebih efektif,” ucap dia.

    Selain itu pemuka agama yang moderat sudah semestinya menguasai media sosial, karena selama ini ide-ide radikal marak berkembang di sana. ”Jangan sampai kalah dengan orang yg pengetahuan minim agama tapi menguasai media lalu jadi panutan umat,” ucap dia.

    Sementara mengenai cara berpakaian, Menag tak perlu mengatur sampai sejauh itu. Selain akan membuat keyakinan yang salah kaprah pada pemerintah, gaya berpakaian itu tak bisa digeneralisir sebagai radikal. ”Isu ini kontraproduktif di tengah upaya kita untuk melebur polarisasi pasca-Pilpres. Jangan jadikan isu radikalisme ini komoditas tapi diantisipasi lewat pembenahan kurikulum, pembinaan SDM, dan penguatan ideologi Pancasila,” ucap dia.

    Selain itu, penegakan hukum seperti pada ujaran kebencian juga harus dipastikan sampai ke bawah dan adil bagi semua pihak. ”Penegakan hukum harus disampaiknanke tingkat bawah karena dakwah kebencian bukan hanya bahaya bagi kedaulatan tapi juga kemanusiaan,” ucap dia.

    Maman juga mengkritisi istilah manipulator agama yang dicetuskan Jokowi sebagai pengganti radikal. Menurutnya manipulator agama memang harus ditindak, tapi tindak juga manipulator anggaran, data, informasi, dan berita. ”Pemerintahan ini harus dibangun atas kepercayaan pada rakyat, harus adil pada semua, jangan buat polarisasi yang lebih tajam,” ucap dia.

    Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis menambahkan pernyataan Fachrul soal larangan menggunakan cadar dan celana cingkrang membuat publik bingung dan resah. ’’Bertentangan dengan program peningkatan kerukunan,’’ kata politisi PKS itu.

    Dia meminta Fachrul menghentikan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif. Lebih baik fokus menjalankan tugas Kemenag melayani umat.

    Anggota Komisi VIII DPR lainnya Nandang Samodra menyampaikan sepakat upaya Kemenag menghentikan paham radikal. Namun dia mengatakan Kemenag tidak masuk dalam ranah keamanan atau security.

    Sementara itu Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR dari PKB mengatakan cingkrang dan cadar tidak ada kaitannya dengan radikalisme. ’’Saya minta cara komunikasi publik diperbaiki. Jangan demokrasi ini diisi kegaduhan,’’ katanya. Dia meminta Kemenag menjadi pelopor kementerian yang transparan dan tanpa kasus korupsi.

    Setelah rapat berjalan sekitar lima jam, Menag Fachrul giliran memberikan jawaban atas pertanyaan anggota dewan. ’’Kami tidak ingin cadar berkembang dengan alasan ketaqwaan. Kami khawatir (cadar, red) jadi ukuran ketakwaan umat,’’ kata mantan wakil Panglima TNI itu.

    Fachrul menegaskan cadar dengan ketakwaan tidak ada kaitannya. Dia mempersilahkan jika ada umat Islam yang menganggap cadar bagian dari ketakwaan. Dia juga tidak ingin ada orang yang menekan Muslimah supaya menggunakan cadar untuk menunjukkan ketaqwaannya. ’’Bagaimana orang (memilih, Red) pakai cadar? Silahkan. Kami tidak pernah larang,’’ jelasnya.

    Menteri asal Aceh itu mengatakan tidak pernah ada niatan membuat regulasi larangan menggunakan cadar. Termasuk juga larangan menggunakan celana cingkrang. Fachrul mengatakan semuanya ada tempatnya. Ketika sebagai aparatur sipil negara (ASN), seharusnya mengikuti ketentuan penggunaan seragam yang telah ditetapkan.

    Dia berharap polemik terkait radikalisme, cadar, dan celana cingkrang disudahi. Ke depan Fachrul akan memimpin Kemenag untuk melayani umat beragama sebaik-baiknya. ’’Polemik tentang itu sudah clear. Saya minta maaf kalau sampai menimbulkan amarah,’’ jelasnya.

    (fin/ful)