Revisi UU Pilkada Jangan Mepet

JAKARTA – Mepetnya waktu revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI menjadi hal yang lumrah. Penyelenggara pemilu merasa direpotkan. Karena ada PKPU yang juga harus diselaraskan. Idealnya keputusan revisi UU harus selesai dua tahun sebelum tahapan dimulai.

Berkaca dari Pemilu 2014, revisi undang-undang selesai dua bulan sebelum tahapan dimulai. Kemudian pada Pemilu 2019, baru selesai sehari sebelum tahapan dimulai. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin yang pernah menjabat sebagai staf ahli di DPR menanggapinya dengan santai. Menurutnya, jangan samakan anggota DPR dengan profesional. Sudah menjadi hal lumrah jika wakil rakyat berkejaran dengan waktu dalam membuat aturan.

Menurutnya, pola kerja yang dibangun para politisi adalah pola kerja las minute. Padahal, jika mereka memang peduli dengan kepentingan bangsa, seharusnya setiap revisi undang-undang bisa dilaksanakan jauh sebelum pemilu dihelat. “Menurut saya itu sudah biasa. Atau bahkan ada juga usulan yang hingga bertahun-tahun juga tidak selesai,” kata Ujang saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (6/11).

Akademisi Universitas Islam Al Azhar ini menyebut seharusnya dilihat darimana usulan berasal. Jika usulan dari pemerintah, agak lama. Berbeda jika usulan berasal DPR. Akan dikerjakan lebih cepat atau bahkan dikebut.

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharapkan revisi undang-undang tidak diselesaikan mepet. Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, pengalaman selama ini, UU Pemilu seringkali diubah setiap menjelang pemilu. Padahal, prosedur setelah revisi UU diselesaikan maka penyelenggara masih harus menindaklanjutinya dengan membuat Peraturan KPU. Sehingga butuh waktu yang tidak sebentar.

Selain merepotkan penyelenggara, mepetnya pengesahan revisi undang-undang tentang pemilu juga menyulitkan peserta. Karena regulasi yang dibuat, otomatis membuat peserta pemilu tidak memiliki banyak waktu. “Kalau Pemilu 2024 maka 2021 harus selesai atau artinya masih ada waktu tiga tahun. Biasanya, tahapan Pemilu berlangsung 22-24 bulan sehingga satu tahun bisa dilakukan sosialisasi dan dua tahun melaksanakan tahapan,” tutur Arief.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri meminta DPR agar melakukan revisi terhadap Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan meminta agar revisi Undang-undang Pemilu ini masuk dalam Program Legislasi Nasional untuk DPR Periode 2019-2024.

(khf/fin/rh)