Pesimis Menteri Airlangga Mampu Tekan CAD

    Airlangga Hartarto/rahmat-fin

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato untuk mengurangi defisit transaksi berjalan (CAD), namun sejumlah kalangan ekonom meragukan kemampuan mantan Menteri Perindustrian periode pertama Jokowi-Jusuf Kalla itu.

    Hal itu seperti disampaikan oleh Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah. Menurut dia, untuk mengurangi transaksi berjalan harus adanya sinergi lintas kementerian sehingga komunikasi yang selama ini mandek bisa berjalan sebagaimana mestinya keinginan pemerintah.

    “Untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan perlu adanya sinegri kebijakan di berbagai kementerian atau lembaga (KL) yang baik. Hal ini menyangkut membangun kembali industri manufaktur, meningkatkan sektor pariwisata, sektor keuangan bahkan juga tenaga kerja migran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Indonesia Network (FIN), Rabu (6/11).

    Memang untuk menekan defisit transaki berjalan tidaklah mudah, sebab membutuhkan waktu yang cukup lama dan didukung dengan kebijakan serta koordinasi yang baik antara K/L.

    “Strateginya perlu dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi. Sayangnya hal ini tidak pernah dilakukan,” ucap Pitr.

    Melihat kenyataan itu, Enny pesimis instruksi Jokowi untuk menekan defisit transaksi berjalan tidak akan mampu dituntaskan oleh Menteri Airlangga. “Tanpa kejelasan strategi ini Pak Airlangga saya kita tadak akan berhasil melaksanakan permintaan Pak Jokowi,” kata Piter.

    Sementra itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai Menteri Airlangga telah gagal selama menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode 2014-2019.

    “Mau berlakukan kebijakan insetif dan disinsentif apa? Lha selama Airlangga menjadi menteri prduksi mengalami penurunan. Jadi apa yang mau diekspor. Mau ekspor barang dan jasa,” ujar Enny kepada Faja Indonesia Network (FIN), Rabu (6/11).

    Terpisah, terkait perintah langsung Presiden Jokowi untuk mengurangi defisit transaksi berjalan, Menteri Airlangga Hartarto akan melakukan sejumlah langkah, salah satunya akan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberlakukan kebijakan insentif dan disinsentif terhadap industri keuangan dalam negeri.

    “Terkait perbankan itu adanya di OJK jadi nanti kami tentu akan koordinasikan juga terutama yang terkait dengan regulasi,” ujar dia di Jakarta, Rabu (6/11).

    Airlangga mengatakan, bahwa sejauh ini pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya, yakni akan menerbitkan Omnibus Law. Dia meyakini, kebijakan Omnibus Law akan meningkatkan investasi.

    Selain itu, kata dia, pemerintah akan mendorong hal untuk mengurangi neraca perdagangan yang negatif. Mulai dari penerapan B30 sampai B100. Roadmap program ini sedang dalam persiapan.

    ‘Kalau dari B100 kita bisa hemat sampai 18 miliar dolar AS. kalau B30 itu sekitar 6 miliar dolar AS, dengan demikian tekanan neraca perdagangan dari situ saja sudah bisa diselesaikan,” tukas Airlangga.

    (din/fin)