Kenaikan UMP 8,51 Persen Lesuhkan Investasi

JAKARTA – Di tengah gencarnya pemerintah menggeliatkan investasi di Tanah Air, namun di sisi lain kebijakan pemerintah dianggap kurang tepat seperti menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen pada 2020.

Hal itu dikhawatirkan oleh pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Sebab di tengah kondisi perlambatan ekonomi global saat ini terasa berat perusahaan menaikkan UMP. Akibatnya perusahaan-perusahaan pada lari ke luar negeri.

“Kalau pindahnya masih di Indonesia ya nggak apa-apa, tapi kalu ke negara lain kan jadi nggak ada ivestasi yang masuk ke dalam negeri,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Reslani di Jakarta, Selasa (5/11).

Kalaupun ke Indonesia, lanjut Rosan, perusahaan-perusahaan akan mencari provinsi dengan upah yang cenderung murah. Dia mencontohkan di wilayah Jawa Tengah.

“Kalau dilihat dari daerah tertentu yang UMR-nya sudah sangat tinggi ini makin lama makin tinggi, ini industri akan berpindah, ke mana? salah satunya ke Jawa Tengah yang masih rendah,” kata dia.

Oleh karena itu, menurut dia, kenaikan UMP untuk setiap daerah tidak sama persentasenya. Dia menilai kalau daerah yang UMP-nya sudah tinggi lalu setiap ada kenaikan persentasenya selalu sama akan menimbulkan gap yang tinggi antar daerah.

“Jadi jangan disamaratakan dulu. Karena yang satu daerah sudah Rp4 juta terus satu lagi masih Rp1,7 juta, naiknya sama kan akan terus ada gap. Akibatnya ya (perusahaan) pasti pindah ke yang lebih rendah (upahnya). Yang kita khawatirkan pindahnya nggak ke sesama provinsi tapi ke negara lain,”

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, potensi perusahaan-perusahaan akan pindah ke luar negeri sangat memungkinkan bisa terjadi. Apabila tidak persoalan tersebut tidak diselesaikan oleh pemerintah.

“Karenanya namanya investasi di padat karya ini masih belum banyak tersentuh. Artinya perusahaan-perusahaan banyak beban dengan kenaikan UMP dan juga kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Jadi pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini,” ujar Enny kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Selasa (5/11).

Menurut Sri, bila UMP tidak naik, maka akan ada kegairan perusahaan sehingga tidak ada beban dan bisa mengurangi biaya. Sehingga mereka pun akan betah berinvestasi di dalam negeri.

“Kalau ini dihilangin (kenaikan UMP), bisa menopang penambahan dan pengurangan biaya,” tukas Enny.

(din/fin)