Penyerapan APBD Berjalan Lamban

JAMBI – Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi berjalan lamban dan belum sepenuhnya dirasakan warga Provinsi Jambi. Dari data yang diterima Harian Pagi Jambi Ekspres belum ada realisasi APBD yang menyentuh di angka 80 persen. Sedangkan waktu efektif pengerjaan hanya 1 bulan. Daerah yang paling tinggi serapan APBD-nya hanya Kabupaten Merangin di angka 67 persen dari APBD Rp1.543.622.867.224,09. Sedangkan realisasi terendah itu realisasi APBD Kabupaten Kerinci hingga September baru di angka 45 persen dari APBD Rp1,4 T. Sedangkan Pemprov Jambi baru di angka 62 persen dari APBD Rp 5,22 T. (selengkapnya lihat grafis)

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Jambi, Johansyah mengakui serapan APBD per 31 Oktober 2019 dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi baru 62,04 persen. “Dari Jumlah APBD murni dan perubahan total Rp5,22 trilun, terserap dana Rp3,24 trilun realisasi 62,04 persen,” sampai Johansyah.

Sebelumnya, Gubernur Jambi Fachrori Umar juga telah melakukan rapat evaluasi pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Triwulan III Tahun Anggaran 2019, pada 17 Oktober lalu.

Tiap-tiap OPD ditanyakan persentase realisasi anggaran sampai Triwulan II Tahun 2019, dan bagi OPD yang realisasinya masih rendah, diminta untuk mempercepat pelaksanaan anggaran. “Kita juga mengingatkan seluruh OPD arar mengindahkan regulasi, supaya anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” sampai Gubernur.

Fachrori menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD untuk lebih mendorong dalam mempercepat pelaksanaan anggaran di sisa sisa waktu triwulan terakhir tahun 2019, dengan mengambil langkah-langkah startegis guna mencapai target yang telah ditetapkan bersama.

“Mengingat serapan anggaran Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan triwulan III tahun ini tergolong rendah saya instruksikan kepala OPD, secepatnya harus mengambil langkah-langkah strategis guna mempercepat pelaksanaan serapan anggaran,” ujarnya.

Masih kata Fachrori program dan kegiatan yang strategis harus dipercepat realisasinya, seperti jalan, jembatan, pemberian beasiswa, bantuan keuangan untuk desa, dan bantuan alat berat. “Begitupun saya mengingatkan, kepada OPD yang memiliki dana APBN, harus mempercepat realisasinya diatas angka 95 persen,” tambah Fachrori.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria mengakui serapan anggaran masih rendah itu memang benar adanya. Bahkan kata Dia, di lapangan pihaknya juga mendapat hal yang mengecewakan. “Kita Komisi III kemarin turun ke Bungo-Tebo dan hasilnya proyek mengecewakan, tujuh proyek baru selesai 70 persen,” ujar anggota Fraksi PAN ini.

Untuk itu, pihaknya mengambil tindakan tegas memanggil pihak PUPR, PPTK dan kontraktor dalam rapat hearing bersama komsisi tiga, pihaknya meminta komitmen Dinas PUPR serius menanggulangi rendahnya serapan ini. “Nanti kita minta kepada PUPR dan kontraktor untuk selesai 95 persen pada 15 Desember mendatang, kita tak tahu menahu bagaimana caranya, apakah dikerjakan siang malam,” jelas pria asal Kerinci ini.

Bahkan, kata Dia, untuk kontraktor di Bungo dan Tebo ini sebelumnya sudah mendapat Surat peringatan (SCM) dua kali. ”Mereka sebelumnya sudah dapat SCM II kalau nanti tak patuh juga bisa saja dapat SCM tiga alias putus kontrak,” jelasnya.

Untuk alasan pihak kontraktior sendiri saat peninjauan lapangan DPRD bersama PUPR ini, Fadli menyebut kontraktor beralasan pekerjaan belum rampung sesuai target karena berbagai macam kendala. ”Alasan mereka mulai jarak angkut bahan material, alat minim, dan banyak lagi walaupun kita juga harus akui ada rekanan yang bagus juga,” tandasnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Administrasi Negara Univeristas Jambi Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H mengatakan, belum terserap optimalnya anggaran hingga bulan November dari sisi hukum memang tak jadi masalah. Selama alasan itu dikarenakan harus berhati-hati ditengah prosedur yang berbelit-belit. “Kalau dasarnya untuk agar hati-hati dan tidak gegabah dalam penggunaan anggaran tak masalah,” sebutnya.

Kemudian, jika diukur dengan waktu yang hampir habis tahun 2019 untuk rata-rata Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi dia juga menyebut merupakan hal yang biasa saja. “Dengan catatan nanti jika waktu mepet ya tidak boleh Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) nya dibuat buru-buru (asal-asalan),” jelasnya.

Namun, yang bermasalah nantinya jika ada pekerjaan pada dinas yang sudah ditenderkan namun tak dikerjakan dan kontraktor minta dibayarkan semuanya. “Untuk itu seperti kontraktor yang diblaclist tidak bisa dilanjutkan ke tahapan yang lebih seius (jalur hukum) selama dia mengembalikan uang pekerjaan,” ujarnya.

Begitu juga kalau pada pengerjaan proyek nantinya dikarenakan ada problem alam, hambatan dan kemampuan pelaksanaan bisa saja juga ditambah waktu pengerjaan (addendum).”Semua tergantung kontraktornya,” pungkasnya.

(aba)