KPK: Tak Ada OTT di Lampung

Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist

JAKARTA – Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan kini sedang diperiksa secara intensif.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyangkal berita tersebut. Dia mengatakan tak ada kegiatan OTT di Provinsi Lampung.

“Tidak ada informasi OTT di Lampung,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi Fajar Indonesia Network (FIN), Senin (4/11).

Febri pun menjelaskan, saat ini KPK juga tak tengah melakukan pemeriksaan terhadap Loekman. “Tidak ada pemeriksaan di tahap penyidikan juga saat ini untuk yang bersangkutan,” ucap Febri.

Seperti diketahui, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto di-OTT oleh KPK. Informasi yang beredar bahkan Loekman sudah dibawa ke Kantor KPK di Jakarta.

Loekman sendiri dilantik menjadi bupati menggantikan Mustafa yang sebelumnya terjerat kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah terkait pinjaman daerah tahun anggaran 2018.

Keempat anggota DPRD tersebut adalah Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi S, dan tiga Anggota DPRD Lamteng masing-masing Bunyana, Raden Zugiri, serta Zainudin. Perkara ini juga menjerat dua pihak swasta yaitu Pemilik PT Sorento Nusantara Budi Winarto dan Pemilik PT Purna Arena Yudha Simon Susilo.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menerangkan, Mustafa diduga menerima fee sebesar 10 hingga 20 persen dari ijon sejumlah proyek Dinas Bina Marga Kabupaten Lamteng. Diduga, sedikitnya ia menerima total Rp95 miliar. Dikatakan Alex, total nilai tersebut diterima Mustafa dalam kurun Mei 2017 hingga Februari 2018.

“Sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM dari 179 calon rekanan, sisanya Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal 56 calon rekanan,” ujar Alex.

Sementara itu, sambung Alex, Budi dan Simon diduga memberikan sebagian dana suap dan gratifikasi yang diterima Mustafa senilai Rp12,5 miliar. Mustafa kemudian menjanjikan imbalan berupa proyek yang dikerjakan perusahaan Budi dan Simon akan dibiayai dari dana pinjaman daerah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Secara rinci, Budi memberikan uang Rp5 miliar yang merupakan fee atas ijon proyek paket pengerjaan ruas jalan senilai total Rp40 miliar. Sementara Simon menyerahkan Rp7,5 miliar yang juga merupakan fee 10 persen dari ijon dua proyek paket pengerjaan peningkatan jalan sebesar Rp76 miliar.

“Uang Rp12,5 miliar tersebut kemudian digunakan Mustafa untuk menyuap empat anggota DPRD Lamteng terkait pengesahan APBD Lamteng 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lamteng 2018 Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lamteng kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar,” tukas Alex.

Alex menjelaskan, dana pinjaman daerah yang diajukan bagi PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Untuk merealisasikan pinjaman tersebut, kata Alex, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui DPRD Lamteng sebagai persyaratan MoU dengan PT SMI.

Agar persetujuan dilakukan, anggota DPRD kemudian meminta dana Rp1 miliar kepada Mustafa. “Atas arahan bupati dana tersebut diperoleh dari kontraktor sebesar Rp900 juta. Sementara sisa Rp100 juta lainnya didapat dari dana taktis,” kata Alex.

Pihaknya juga berhasil mengungkap kode “cheese”. Kode tersebut merujuk pada dana Rp1 miliar yang digunakan untuk memuluskan persetujuan DPRD Lamteng.

(riz/gw/fin)