Waspadai, Radikalisme Berselimut Agama

    JAKARTA – Bahaya radikalisme bisa hadir kapanpun, dimanapun dan dalam bentuk apapun. Untuk itu masyarakat diminta untuk mewaspadainya.

    Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan sangat mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan radikalisme di Indonesia. Walaupun kebijakan yang diterapkan mendapat banyak kritikan. Salah satu contohnya, adalah wacana kebijakan internal Kementerian Agama yang melarang pegawainya menggunakan niqab atau cadar.

    Menurutnya apa pun kritik dan segala argumen dalam negara demokrasi adalah lumrah dan wajar. Namun, pada hakikatnya seluruh masyarakat Indonesia sepakat menolak gerakan antiradikalisme.

    “Radikalisme ini bisa hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan apapun. Apakah dia berselimut agama, apakah dalam bentuk-bentuk yang lain, kita semua harus bersama-sama untuk menolak paham radikal,” kata Zainut, Jakarta, Minggu (3/11).

    Demikian juga mengenai perubahan diksi radikalisme menjadi manipulator agama. Zainut tak mempermasalahkan adanya diksi tersebut.

    Wamenag menuturkan apa pun kalimat atau sebutan pengganti radikalisme yang digunakan Presiden Jokowi merupakan satu semangat menghilangkan segala potensi pemicu pemecah belah bangsa.

    “Semangat bapak presiden memahami agama itu dalam konteks yang benar, karena agama itu hadir untuk memberikan kedamaian,” tukasnya.

    Ia menegaskan, tindakan radikal sama sekali tidak dikonotasikan terhadap ajaran agama sebagai bentuk kekerasan. Agama, memandu manusia hidup dalam ketentraman, kedamaian, dan menyatukan seluruh manusia.

    “Agama hadir untuk memberikan kasih sayang, agama hadir untuk mempersatukan kita, bukan memecah belah kita,” ujarnya.

    Usulan Presiden Jokowi mengubah radikalisme menjadi manipulator agama disampaikan saat memimpin rapat terbatas terkait penyampaian program dan kegiatan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (31/10).

    Jokowi mengatakan perlu ada upaya serius untuk mencegah meluasnya aksi radikalisme.

    Jokowi lalu melempar wacana mengubah istilah radikalisme dengan manipulator agama. Jokowi menyerahkan kepada Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengkoordinasikan hal ini.

    “Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama. Saya serahkan kepada pak Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan masalah ini,” jelasnya.

    (gw/fin)