Penahanan Dirkeu PT AP II Diperpanjang

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (28/6). (RIZKI/FIN)

JAKARTA – Masa penahanan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (AP II) Andra Y Agussalam diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andra merupakan tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) tahun 2019.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, masa perpanjangan tersebut dilakulan selama 30 hari. Terhitung sejak 30 Oktober hingga 28 November 2019.

“Perpanjangan penahanan selama 30 hari terhitung sejak 30 Oktober hingga 28 November 2019 untuk tersangka AYA,” kata Yuyuk kepada wartawan, Selasa (29/10).

Dalam perkara ini, Andra ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan orang kepercayaan Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Taswin Nur.

KPK kemudian mengembangkan perkara ini dan menetapkan satu tersangka lainnya yakni, Dirut PT INTI, Darman Mappangara. Taswin Nur sudah menjalani proses persidangan. Sedangkan Andra dan Darman masih dalam proses penyidikan di KPK.

Darman diduga bersama-sama dengan stafnya, Taswin Nur menyuap Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam (AYA). Suap itu diberikan agar PT INTI mendapatkan proyek dari PT Angkasa Pura.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, PT APP mulanya berencana melakukan tender pengadaan BHS. Andra Agussalam sempat mengarahkan agar PT APP melakukan penjajakan penunjukan langsung pengadaan proyek kepada PT INTI.

Padahal dalam pedoman perusahaan dijelaskan, penunjukan langsung hanya bisa dilakulan jika terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemilik paten.

Lebih lanjut dipaparkan Basaria, Andra juga mengarahkan agar diselenggarakan negosiasi untuk meningkatkan uang muka dari 15% menjadi 20% untuk modal awal PT INTI lantaran ada kendala cashflow pada perusahaan tersebut.

Atas arahan Andra, Executive General Manager Divisi Airport Maintenance PT Angkasa Pura II Marzuki Battung kemudian menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT INTI. Berdasarkan hasil penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi.

Tak hanya Marzuki, Andra juga diduga mengarahkan Direktur PT APP Wisnu Raharjo agar mempercepat penandatanganan kontrak agar uang muka segera cair. Sehingga PT INTI dapat menggunakannya sebagai modal awal.

Uang suap SGD96.700 pun diberikan kepada Andra sebagai imbalan atas tindakannya mengawal proyek BHS agar dikerjakan PT INTI. KPK pun menerima informasi bahwa PT INTI akan memperoleh proyek pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II senilai Rp86 miliar.

(riz/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here