Bermasalah, Ribuan TKI Dipulangkan

HomeNasionalBermasalah, Ribuan TKI Dipulangkan

JAKARTA – Regulasi standar buruh terutama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tetangga Malaysia kerap bermasalah. Ini dilihat dari kecendrungan penolakan dan kasus-kasus yang terjadi selama tahun 2019. Pemerintah harus bergerak cepat mengatasi, sejalan dengan semangat menetapkan omnibus law sebagai garis kebijakan dan tatanan hukum.

Pengamat Hukum dan Tata Negara, Yusdiyanto Alam mengatakan, omnibus law harus segera direalisasikan melihat fakta-fakta yang terjadi. Problem TKI ke depan harus diredam dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda.

Agar, lanjut dia, lahirnya sebuah undang-undang (UU) yang dibuatkan tepat menyasar isu-isu besar benar-benar komprehensif. ”Selain menyasar isu besar, tujuannya juga untuk mencabut atau mengubah beberapa UU tentunya,” terang Yusdiyanto, kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (28/10).

Ada baiknya, sambung dia, pemerintah segera membentuk tim khusus dalam menganalisa regulasi. ”Apa saja yang perlu harmonisasi, dihapus, dan problem lain. Kalau mengandalkan kerja kementerian, saya pikir akan memakan waktu cukup lama,” tandasnya.

Dosen Hukum di Universitas Lampung mengatakan, pemerintah membutuhkan tim ahli yang khusus untuk mengkompilasi regulasi mana saja yang masuk dalam isu yang sama. ”Kemudian nantinya ditelisik lagi berapa pasal yang tumpang tindih, perlu dihapus atau dihapus sebagian dan juga harus mengkaji dampaknya,” terangnya.

Hingga kemarin (28/10)pemerintah Malaysia telah memulangkan sebanyak 2.669 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja secara ilegal di Negeri Sabah ke Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara sepanjang 2019. Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Karel Djoni Boseke membenarkan data tersebut. ”Ini data per September 2019 ya,” ungkapnya.

Karel menambahkan, TKI ilegal ini yang dipulangkan ke Kabupaten Nunukan berlangsung hampir setiap pekan ini telah menjalani hukuman di Pusat Tahanan Sementara (PTS) negara itu. Selain kasus dokumen keimigrasian para TKI ini juga dipulangkan karena tersangkut kasus narkoba dan kriminal biasa. Selama berada di Kabupaten Nunukan mereka ditampung oleh Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) setempat di penampungan Rusunawa Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan.

Karel menyebutkan, Kantor Imigrasi Nunukan mencatat pada Januari 2019 jumlah TKI yang dipulangkan sebanyak 435 orang, Februari (309), Maret (165), April (kosong), Mei (793), Juni (127), Juli (137), Agustus (423) dan September sebanyak 280 orang.

Sesuai hasil pendataan petugas Imigrasi pada saat baru tiba di Pelabuhan Tunon Taka diperoleh pengakuan dari para TKI ilegal ini bahwa sebagian besar berangkat bekerja di negeri jiran tanpa menggunakan paspor atau melintasi jalur tikus di Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan.

Setiap kedatangan TKI ilegal dari Tawau Negeri Sabah, ditangani langsung oleh aparat kepolisian, imigrasi dan BP3TKI setempat guna menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki bersama.

Aparat kepolisian memberikan pemahaman kepada para TKI deportan ini agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu kamtibmas, TNI memberikan pemahaman soal wawasan kebangsaan dan BP3TKI tentang pentingnya memiliki dokumen keimigrasian apabila hendak bekerja di luar negeri.

Sementara jumlah TKI yang berangkat keluar negeri melalui Kabupaten Nunukan sepanjang 2019 sebanyak 17.307 orang dengan tujuan ke Negeri Sabah untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertanian. Puluhan ribu TKI yang berangkat bekerja keluar negeri pada umumnya menggunakan paspor 24 halaman dengan kontrak kerja dari perusahaan tujuanya.

Ia mencatat, pada Januari 2019 jumlahnya mencapai 2.564 orang, Februari (1.599), Maret (1.707), April (1.675), Mei (1.863), Juni (1.962), Juli (2.210), Agustus (1.814) dan September (1.934). Pemberangkatan TKI ke luar negeri melalui Kabupaten Nunukan ini, kata Karel, melalui perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) baik dari Pulau Jawa, Sulawesi Selatan maupun Kabupaten Nunukan sendiri. Ribuan TKI yang berangkat bekerja keluar negeri ini, telah sesuai dengan prosedur pengiriman dimana memiliki dokumen resmi dan kontrak kerja dari perusahaan yang dituju.

Ia mengakui, sebagian besar pekerja asal Indonesia ini akan bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Negeri Sabah Malaysia berdasarkan dokumen dan kontrak kerja yang dimilikinya. Sesuai data yang dimiliki Kantor Imigrasi Nunukan, pemberangkatan terbanyak pada Januari 2019 yakni 2.564 orang dan paling sedikit pada Februari 2019 sebanyak 1.599 orang. ”Nah dari 17.307 TKI ini sebagian telah bekerja di Negeri Sabah. Artinya bukan TKI baru yang akan berangkat keluar negeri,” ungkapnya.

(fin/ful)

Baca Juga

Berita Terbaru