Enam Tantangan Mentan Syahrul Yasin Limpo Urus Pangan

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

FIN.CO.ID – Sejumlah pihak baik akademisi maupun pengamat memberikan apresiasi terhadap Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (YSL) dalam kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang berjanji membehani data pangan dalam 100 hari kerja.

Dalam catatan Peneliti Institute for Developmentn of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah ada enam tantangan yang dihadapi Menttan YSL.

Pertama, soal data pangan. Menurut Rusli data pangan yang valid dan jelas akan menciptkan kebijakan di sektor pangan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan sinkron dengan kementerian/lembaga (KL) lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Bulog.

“Koordinasi tersebut penting agar kegaduhan terkait impor beras di tahun 2018 tidak terulang lagi. Alhasil sekarang Bulog menanggung akibatnya yaitu gudangnya didominasi beras impor,” ujar Rusli kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (27/10).

Di sisi lain, lanujut dia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan bahwa pada 2018, Indonesia surplus beras 2,85 juta ton. Perhitungan ini diperoleh dengan metode estimasi luas baku tanaman padi dengan Kerangka Sampling Area (KSA).

“Namun demikian, terkait dengan target membenahi data pangan selama 100 hari perlu diperjelas kembali apa yang dimaksud membenahi data pangan tersebut. Apakah hanya mem pull data pangan dalam satu direktori/one way access agar data tidak bersearak atau melakukan estimasi ulang seperti yang dilakukan pada komoditas padi/beras,” kata dia.

Nah, menurut dia, dalam 100 hari tersebut maksimal bisa melakukan pilihan nomor satu yakni mem pull data pangan dalam satu direktori agar data tidak bersearak. Apabila ingin mengestimasi ulang, maka diperlukan waktu minimal seperti komoditas beras yang butuh waktu lebih dari satu tahun.

“Hemat saya, pemerintah bisa membentuk semacam kelompok kerja (Pokja) untuk membenahi data pangan utama (jagung, kedelai, tanaman holtikultura) dalam 100 hari kerja pertama. Pokja tersebut kemudian diberi tugas untuk membenahi data pangan seperti apa yang telah dilakukan ke komoditas padi/beras,” ucap dia.

Selanjutnya tantangan kedua adalah sumber daya manusia. Yang dimaksud SDM di sini mencari petani milenial. Sebab saat ini petani di bawah usia 35 tahun hanya 12 persen. Apabila tidaka da regenarasi, maka akan ada kelangkaan SDM petani yang berakibat pada tingginya upah di sektor pertanian.

“Solusi untuk SDM tersebut adalah mekanisasi pertanian, penggunaan teknologi informasi untuk sektor pertanian. Generasi milenial sangat konsen atau suka apabila ada hal-hal yang berbau teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi bisa menjadi salah satu penarik milenial untuk bertani,” tutur dia.

selanjutnya, tantangan ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi tantangan berat di sektor pertanian. Perubahan iklim merubah pola panen dan perubahan iklim mengharuskan adanya benih-benih baru (varietas) yang tahan perubahan iklim. Kondisi ini perlu ada adjustment dari pemerintah agar supplai pangan tidak berkurang.

“Berdamai dengan perubahan iklim tidak hanya kerja Kementan, tapi juga kerja dengan stakeholder lain semisal BMKG, Lapan, LIPI  dan swasta dalam menghasilkan teknologi pertanian yang adaptif. Kata kuncinya

adalah koordinasi. Menteri pertanian baru harus sangat terbuka untuk berkoordinasi dengan K/L lain agar solusi  akan perubahan iklim dan juga permasalahan lain, bisa didapat dengan komprehensif,” ucap dia.

Kemudian tantanga keempat yakni konsolidasi antar Kementerian/Lembaga. “Menyambung poin ketiga, Kementan harus berkonsolidasi dengan K/L lain, terutama Kemendag dan kemenperin. Kemendag untuk urusan distribusi dalam negeri dan ekspor/impor, sedangkan kemenperin untuk urusan bagaimana mengembangkan agroindustri dalam negeri,” tutur dia.

Tantangan kelima, pergeseran permintaan pangan dari sumber karbohidrat ke non karbohidrat. Pergeseran ini akan berdampak pada pergeseran sumber inflasi dari inflasi karbohidrat (beras) ke inflasi protein (telor, daging ayam ,daging sapi, holtikultura). Pergeseran ini seiring dengan meningkatnya income masyarakat (terutama kelas menengah).

“Solusi untuk antisipasi pergeseran sumber inflasi tersebut adalah data pangan yang akurat dan valid. Apabila data pangan akurat dan valid, maka kebijakan turunan lainnya seperti distribusi, keputusan impor/ekspor bisa lebih tepat,” tutur dia.

Terakhir adalah tantangan konsolidasi lahan. Sawah di Indonesia kebanyakan berupa petak kecil-kecil berukuran kurang dari 0,5 hektar. Alhasil, masing-masing petak cenderung memiliki fungsi produksi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan fungsi produksi yang berbeda, maka hasil setiap petak-petak kecil berbeda-beda dan bisa berada pada hasil yang tidak optimal.

Dia mencontohkan,  ada lima petak sawah ukuran kurang lebih 0,5 ha. Masing-masing petak dikuasai oleh petani yang berbeda. Masing-masing petani memiliki intensi yang berbeda dalam merawat sawahnya (ada lima fungsi produksi). Oleh karena itu ada perbedaan hasil masing-masing petak sawah.

“Apabila kelima petak sawah tersebut digabungkan jadi satu, dan diolah dalam satu supervisi petani/kelompok tani, maka hanya akan ada satu fungsi produksi dengan luas lahan  yang lebih luas. Alhasil panen dari gabungan sawah tersebut bisa optimal. Konsolidasi lahan seperti ini memungkinkan mekanisasi pertanian lebih efektif,” papar dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, menghargai target yang dibuat oleh Menteri YSL dalam membenahi data pangan.

“Kebijakan yang benar baru bisa diharapkan terwujud apabila didasarkan pada data dan analisis yang benar research based policy,” ucap Piter kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (27/10).(din/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here