Pencalonan Idham Azis Sebagai Kapolri, Cacat Administrasi

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan nama Kabareskrim Komjen Pol Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri, pengganti Jenderal Tito Karnavian yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Maju. Nama Idham Azis sudah diserahkan ke DPR. Namun, pencalonan Idham Azis dianggap sebagai cacat administratif.

    Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan surat yang dilayangkan oleh Presiden Jokowi ke DPR terkait nama calon pengganti Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai cacat administrasi.

    Sebab, menurutnya, berdasarkan ketentuan Kompolnas, calon kapolri harus memiliki massa dinas selama dua tahun mendatang. Sementara masa dinas Komjen Idham Azis hanya 1 tahun lebih.

    “IPW mendesak DPR dikembalikan ke Presiden, dan menolak uji kelayakan dan kepatutan Idham Azis. Alasannya, agar calon kapolri yang diajukan presiden sesuai dengan ketentuan. Jika tidak, pencalonan kapolri ini akan menjadi preseden dikemudian hari,” tegas Neta secara tertulis, Rabu (23/10).

    Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Presetyo mengatakan penujukan sosok Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Aziz sebagai calon tunggal Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Selain itu, penunjukan ini juga adalah rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

    “Tentunya saran dan masukan dari Kompolnas sudah dikirim juga surat-suratnya. Tapi itu hak prerogatif presiden sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku,” katanya di ruang kerjanya, Rabu (23/10).

    Dedi menjelaskan, pada Selasa (22/10) kemarin, Presiden Jokowi telah mengirim surat ke DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri baru. Namun, DPR masih menyusun perangkat komisi untuk menguji Idham Aziz.

    “Jadi tunggu Komisi III terbentuk lalu uji fit and proper test dilakukan,” jelas Dedi.

    Dedi mengaku bahwa tak ada kekosongan kursi kepemimpinan di dalam tubuh Polri pasca pemberhentian tugas Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri. Sebab, melalui Keppres Nomor 91 Tahun 2019 menunjuk Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono sebagai Plt Kapolri.

    “Tugas Plt Kapolri ini dalam Keppres itu berlangsung sampai kapolri baru dilantik. Jadi tidak ada batasannya,” tambah Dedi.

    Terkait soal penunjukan calon kapolri baru ini, Dedi mengaku, polisi tetap solid untuk mendukung Idham Azis.

    “Semua polri jajaran dari mulai tingkat Polres, Polda, Mabes Polri mendukung sepenuhnya dgn penunjukan pak Idham Azis sebagai calom kapolri,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Presiden Jokowi menyebut telah melayangkan surat ke DPR terkait calon kapolri pengganti Jenderal Tito Karnavian. Sosok yang diajukan Jokowi adalah Komjen Idham Azis. Dan merupakan calon tunggal.

    “Pengganti kapolri adalah sudah kami ajukan juga ke DPR. Pak Idham Azis Kabareskrim, satu saja,” ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (23/10).

    Sementara DPR mengamini telah menerima surat presiden (surpres) terkait pencalonan Idham Azis untuk menjabat sebagai Kapolri.

    “Sudah masuk. Benar, Idham Aziz,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat dikonfirmasi, Rabu (23/10).

    DPR akan segera melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk menyikapi surpres tersebut setelah Komisi III rampung terbentuk.

    “Menunggu Komisi III disepakati dulu. Komisi III baru minggu depan, setelah itu langsung kita adakan fit and proper test,” katanya.

    Sementara itu, Komjen Pol Idham Aziz usai mengikuti prosesi sertijab Menteri Dalam Negeri dari Tjahjo Kumolo ke Jenderal Tito Karnavian menyatakan kesiapannya menjadi Kapolri.

    “Ya saya tentunya siap menjalankan amanah ini, bismillahi tawakkaltu, saya mohon doa restu karena pada mungkin minggu depan akan dilakukan fit and proper test, saya saat ini sedang menyiapkan diri, dan prinsipnya saya siapkan (diri),” kata Idham di kantor Kemendagri.

    (mhf/gw/fin)