KPK-Pemprov Maluku Optimalkan Pengelolaan Aset

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kepala daerah dengan Kejaksaan Tinggi, Kanwil BPN, Kanwil DJP dan Bank Pembangunan Daerah se-Provinsi Maluku. MoU tersebut terkait optimalisasi penerimaan dan pengelolaan aset daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Gubernur Maluku Murad Ismail, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Effendi Haraha, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Maluku Oloan Sitorus, Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, serta Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku beserta jajaran pejabat terkait lainnya dari instansi masing-masing.

“Penandatanganan MoU bertempat di Gedung Islamic Center, Kota Ambon. MoU meliputi empat lingkup perjanjian kerja sama,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (23/10).

Febri merinci, pertama, terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang melibatkan gubernur dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku serta Bupati/Wali Kota dengan Kepala Kejaksaan Negeri.

Kedua, kerja sama terkait sertifikasi, penanganan permasalahan aset tanah serta pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah dan zona nilai tanah (ZNT) antara Gubernur dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Maluku serta antara Bupati/Walikota dengan Kepala Kantor Pertanahan.

Ketiga, terkait Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan potensi perpajakan daerah yang melibatkan antara Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku. Terakhir, terkait pembayaran dan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah secara online antara Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan Direktur Utama PT Bank Maluku Malut.

“Selain penandatanganan MoU dan kerja sama, paralel melalui Pusat Edukasi Antikorupsi, KPK menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP),” tutur Febri.

Pelatihan tersebut berlangsung selama empat hari. Terhitung mulai Senin (21/10) hingga Kamis (24/10) di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Maluku.

Febri menambahkan, KPK memandang peningkatan peran dan kapabilitas APIP dalam pengawasan tata kelola pemerintahan merupakan hal yang penting. Ia melanjutkan, kapabilitas APIP juga merupakan salah satu area fokus pendampingan KPK terhadap pemerintah daerah.

“Hal ini selain tujuh area fokus lainnya, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah (OPD), dana desa, dan manajemen aset daerah,” kata dia.

Lebih lanjut dijelaskan Febri, peserta pelatihan berasal dari para auditor inspektorat atau pegawai fungsional pada inspektorat yang melakukan fungsi pengawasan. Peserta pelatihan juga diutamakan merupakan pemangku jabatan Sekretaris Inspektorat dan/atau Inspektur Pembantu dan/atau Ketua Tim.

(riz/gw/fin)